Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020

SPRI SUKOHARJO INGATKAN PHK MASSAL MASIH JADI ANCAMAN BURUH

SUKOHARJO - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal masih menjadi ancaman bagi buruh
tahun 2021 mendatang. Sebab kondisi pelaku usaha masih diterpa masalah ekonomi karena
pandemi virus corona. Disisi lain juga mulai berlaku penerapan Undang Undang Cipta Kerja dan
pemberian upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2021 belum sesuai harapan.

Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo Sukarno, Selasa (29/12/2020),
mengatakan, SPRI Sukoharjo mengkhawatirkan berkaitan dengan kondisi buruh tahun 2021
mendatang karena masih rawan terjadi PHK massal. Sebab buruh sudah banyak kehilangan
pekerjaan pada tahun 2020 ini akibat pandemi virus corona. Kondisi diperparah dengan adanya
kebijakan pemerintah yang tidak memihak buruh salah satunya ditetapkannya Undang Undang
Cipta Kerja. Dampak dari kebijakan tersebut sudah dirasakan buruh dalam penetapan upah
tahun depan belum sesuai harapan.

"Catatan kami pada tahun 2020 ini sudah banyak buruh terkena PHK dan tahun 2021 mendatang
ancaman PHK massal masih berpeluang terjadi. Sebab karena pandemi virus corona dan dampak
Undang Undang Cipta Kerja serta aturan lain yang tidak memihak buruh," ujarnya. SPRI
Sukoharjo masih terus berkoordinasi dengan serikat pekerja lain termasuk dinas. Hal ini
dilakukan agar hak buruh bisa semuanya terpenuhi. "Disatu sisi buruh tetap berhak
mendapatkan hak disisi lain pengusaha apabila melanggar ketentuan maka juga wajib mendapat
sanksi," lanjutnya.
Pemantauan juga masih dilakukan SPRI Sukoharjo terhadap ratusan buruh yang sebelumnya
terkena status dirumahkan oleh pihak pengusaha. Beberapa diantara mereka sudah kembali
bekerja seperti biasa, namun masih banyak yang belum jelas kapan bisa kerja kembali. Sukarno
mengatakan, buruh terkena PHK mereka juga masih memerlukan perhatian dari pemerintah.
Sebab berbagai program yang disediakan belum semuanya mampu menampung penghidupan
mereka. SPRI Sukoharjo meminta pada pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja baru dan
tidak sekedar bantuan saja.

Sebelumnya Sukarno, mengatakan, besaran UMK Tahun 2021 sudah disosialisasikan kepada
serikat pekerja beberapa hari lalu. Sosialisasi masih terus dilakukan sampai ditingkat buruh.
Dalam sosialisasi tersebut ditekankan terkait besaran upah yang akan diterima tahun depan.
Sosialisasi dilakukan resmi oleh dinas setelah ada penetapan besaran UMK Tahun 2021 oleh
gubernur. Serikat pekerja dikatakan Sukarno meski belum puas dengan angka yang telah
ditetapkan, namun tetap menerima materi sosialisasi dari petugas.
"Sosialisasi besaran UMK Tahun 2021 sudah diterima serikat pekerja dari dinas. Tapi
penekananya buruh ingin upah yang diterima sesuai aturan. Jangan sampai ada pengusaha
melakukan pelanggaran dan sampai detik ini kami belum mendengar ada pengusaha
mengajukan keberatan. Artinya para pengusaha siap membayar upah sesuai ketentuan,"
lanjutnya.

Sukarno menanggapi kondisi tersebut dengan lega mengingat sudah ada kesanggupan dari
pengusaha membayar upah buruh sesuai UMK. SPRI Sukoharjo akan melakukan pemantauan
langsung ke beberapa perusahaan untuk mengetahui besaran upah yang diterima buruh sudah
sesuai aturan atau belum. Penetapan UMK Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sudah diketahui
SPRI Sukoharjo melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 Tahun 2020.
SPRI Sukoharjo melihat penetapan UMK tersebut masih belum puas. Sebab angka yang
ditetapkan jauh dari harapan buruh.

"UMK Kabupaten Sukoharjo sesuai penetapan gubernur hanya naik 2,5 persen jauh dari usulan
buruh dimana SPRI Sukoharjo mengusulkan naik sebesar 4 persen sesuai hasil survei Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 2.538.237," lanjutnya.(Mam).

57