Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020

"Dari awal skema nya ini kan namanya bantuan, jadi seolah-seolah seperti dana perlindungan
sosial. Padahal dana tersebut harus produktif dan berdampak bagi pemulihan ekonomi, untuk
itu konsepnya harus jelas terlebih dahulu," ujar Enny dalam keterangan di Jakarta, Selasa
(29/12/2020).

Salah satu contoh bansos adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah sebesar Rp 2,4
juta per penerima hingga bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Tenaga Kerja.

Menurut Enny, jika skema seperti itu tetap dipertahankan, tak ubahnya seperti "transfer
payment" "atau semacam "saweran" untuk sekedar bertahan hidup.

"Kalau yang sekarang ini kesannya kalau sudah disalurkan ya selesai. Padahal kan nggak.
Kemudian apakah itu akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional ini tidak jelas ukuran
maupun indikator keberhasilannya, efektivitasnya bagaimana?" kata Enny.

Pemerintah, lanjut Enny, harus mengubah "concern" skema bantuan tersebut yaitu bagaimana
bansos juga dapat membantu meningkatkan produktivitas penerima bantuan.

"Ini memang memerlukan kerja keras dari berbagai pihak, terutama kementerian terkait.
Harusnya para penerima juga diberi pendampingan dan akses informasi yang baik, tak hanya
sekadar memberi bantuan, namun juga menciptakan ekosistem yang meningkatkan
produktivitas para pekerja," ujar Enny.

Untuk diketahui, Program JPS di Kemnaker terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
untuk penciptaan wirausaha, serta padat karya. Kemenaker menyiapkan anggaran Rp 500 miliar
untuk tiga program, yakni program TKM, padat karya produktif dan padat karya infrastruktur.

Ketiga program tersebut dapat menjadi pilihan bagi masyarakat agar terhindar atau mengurangi
dampak dari pandemi. Program penciptaan wirausaha itu bertujuan menciptakan lapangan kerja
bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan.

Sementara untuk padat karya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyasar
para penganggur dan setengah penganggur, melalui kegiatan pembangunan fasilitas umum dan
sarana produktivitas masyarakat dengan melibatkan banyak tenaga kerja.

Berdasarkan data Kemnaker, per 2 Oktober 2020, bantuan program TKM telah disalurkan kepada
1.985 kelompok wirausaha dengan melibatkan 39.700 orang dan 1.091 kelompok padat karya
dengan melibatkan 21.820 orang pekerja. Sedangkan pencairan dana bantuan BLT Subsidi Gaji
sudah disalurkan sebanyak Rp 27,96 triliun atau sekitar 93,96 persen dari total anggaran yang
disediakan.

(E-3).

53