Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020
P. 51
Ada 7 UU yang dikeluarkan dari pembahasan UU Cipta Kerja, terutama UU tentang pendidikan,
serta 4 UU yang dimasukkan ke pembahasan. Ada pula perubahan mengenai jumlah bab dan
pasal dalam RUU Cipta Kerja. Saat disahkan pada 5 Oktober 2020, aturan itu setebal 905
halaman.
Awalnya paripurna DPR RI dijadwalkan 8 Oktober 2020. Namun pada Senin (5/10), muncul kabar
bahwa paripurna RUU Omnibus Law Cipta Kerja dilangsungkan di hari tersebut. DPR lalu
menggelar rapat konsultasi pengganti Bamus hingga akhirnya bersepakat paripurna
diselenggarakan siang itu juga.
Benar saja, para menteri yang mewakili pemerintah berdatangan ke gedung DPR. Paripurna
pengesahan RUU Cipta Kerja sekaligus penutupan masa sidang langsung digelar karena disebut
ada anggota Dewan yang positif Corona. Dibanding gedung lockdown, DPR memilih
mempercepat reses.
Sidang paripurna pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja diwarnai debat panas antara peserta
rapat dengan pimpinan DPR. Demokrat ngotot ingin menyampaikan pandangan fraksinya terkait
penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Setelah debat panas berlangsung dengan pemimpin rapat Azis Syamsuddin, Demokrat memilih
walk out (WO) dari pembahasan pengesahan RUU Cipta Kerja.
Anggota Demokrat mengajukan interupsi agar pengesahan RUU Cipta Kerja ditunda atau voting.
Setidaknya tiga politikus Demokrat interupsi yaitu Irwan, Didi Irawadi, dan Benny K Harman.
Namun, Azis Syamsuddin tetap melanjutkan rapat.
"Kalau demikian, kami Fraksi PD menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab," kata
Benny. Setelah itu, anggota Demokrat keluar dari ruang sidang.
Jutaan buruh yang tergabung dalam berbagai asosiasi langsung melakukan aksi mogok nasional
untuk menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi mogok nasional dilakukan selama 6-
8 Oktober 2020.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal pernah mengatakan mogok
nasional diikuti oleh 2 juta buruh. Mereka berasal dari berbagai perusahaan yang tersebar di 25
provinsi dari hampir 10 ribu perusahaan berbagai sektor industri di Indonesia.
"Menyikapi rencana pemerintah dan DPR RI yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam
sidang paripurna DPR RI, maka KSPI dan buruh Indonesia beserta 32 federasi serikat buruh
lainnya menyatakan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada 6-8
Oktober 2020. Mogok Nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh," kata Said kepada detikcom.
Sebagai aksi mogok nasional, buruh yang tersebar di daerah akan setop produksi dari jam 06.00-
18.00 WIB di lingkungan pabrik masing-masing.
Puncak demo penolakan Omnibus Law Cipta Kerja terjadi pada Kamis (8/10). Aksi unjuk rasa itu
diwarnai kericuhan hingga menyebabkan s3jumlah fasilitas umum seperti halte TransJakarta
mengalami kerusakan. Bahkan Halte TransJakarta Bundaran HI dan Tosari terbakar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan ada puluhan halte TransJakarta yang
rusak akibat demo omnibus law Cipta Kerja yang berujung ricuh. Tiga halte di antaranya rusak
berat dan harus dirombak total.
"Jadi ada 46 halte yang mengalami kerusakan, kemudian ada tiga halte yang rusak berat. Ini
seperti halte di Bundaran HI, Tosari, sama Sawah Besar. Itu rusak berat yang harus dirombak
50
