Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020

Ringkasan

Salah satu peristiwa besar sepanjang 2020 adalah pengesahan hingga aksi demonstrasi menolak
Omnibus Law Cipta Kerja. Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah dan DPR di tengah
pandemi COVID-19 dikritik dan ditolak berbagai pihak lantaran terburu-buru dan tidak
mengakomodir pihak lain, salah satunya buruh. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap
melanjutnya Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020.
Alhasil, demonstrasi besar-besaran pun terjadi, mulai dari Jakarta hingga ke daerah.

KILAS BALIK OMNIBUS LAW: DIDEMO BESAR-BESARAN HINGGA DITEKEN JOKOWI

Salah satu peristiwa besar sepanjang 2020 adalah pengesahan hingga aksi demonstrasi menolak
Omnibus Law Cipta Kerja. Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah dan DPR di tengah
pandemi COVID-19 dikritik dan ditolak berbagai pihak lantaran terburu-buru dan tidak
mengakomodir pihak lain, salah satunya buruh.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap melanjutnya Omnibus Law Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020. Alhasil, demonstrasi besar-besaran pun terjadi,
mulai dari Jakarta hingga ke daerah.

Pengin tahu kisah selengkapnya? Berikut ini kilas balik perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja yang
menjadi perhatian besar publik Sebelum disahkan, pemerintah dan Badan Legislatif (Baleg) DPR
kebut penyelesaian Omnibus Law Cipta Kerja. Kedua pihak pernah rela rapat jam 21.00-23.00
WIB Sabtu malam (3/10).

"Jam 21.00 di Baleg DPR RI akan ada rapat Baleg dengan Menko Perekonomian dan menteri
terkait untuk pengambilan keputusan tingkat 1 RUU Ciptaker," ujar anggota Baleg DPR Hinca
Panjaitan kepada detikcom, Sabtu malam (3/10/2020) Hasil dari rapat itu, Baleg DPR menyetujui
bahwa UU Cipta Kerja dibawa ke sidang paripurna. Tujuh Fraksi yang menerima Omnibus Law
Cipta Kerja adalah PDI-P, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, PAN. Sedangkan yang menolak
adalah Fraksi Demokrat dan PKS.

"Setelah kita mendengar bersama-sama pendapat dan pandangan fraksi-fraksi, pemerintah serta
DPD, tadi sudah disampaikan ada 7 fraksi yang menerima dan 2 menyatakan menolak. Oleh
karena saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota, dan pemerintah, apakah Rancangan
Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini bisa kita setujui untuk diteruskan pengambilan
keputusannya di tingkat selanjutnya?," ujar Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, dalam rapat
kerja Pemerintah dan Baleg DPR dikutip dari YouTube DPR.

"Setuju," jawab mayoritas anggota Baleg DPR.

Selain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah yang hadir fisik
antara lain Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Sedangkan yang hadir secara virtual Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri
Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri ESDDM Arifin Tasrif, serta Menteri Koperasi & UKM
Teten Masduki.
Omnibus Law Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dari 9 fraksi DPR, 6 fraksi menyetujui omnibus law RUU Cipta Kerja, 1 fraksi, yaitu PAN,
menyetujui dengan catatan, sementara 2 fraksi, yaitu Demokrat dan PKS, menyatakan menolak
RUU Cipta Kerja yang kini sudah menjadi UU itu.

49