Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020

total," kata Anies setelah meninjau Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu
(10/10/2020).
Anies memperkirakan biaya perbaikan halte TransJakarta yang rusak mencapai Rp 65 miliar.

"Untuk halte itu diperkirakan sejauh ini ya, per hari ini Rp 65 miliar. Angkanya cukup besar ini
bukan angka yang kecil, dan bisa dibilang ini halte terbaik di Indonesia yang rusak ini. Kalau
terbaru itu ini satu di Bundaran HI dan di Tosari. Kita akan segera kembalikan supaya bisa
berfungsi lagi dengan baik," ujar Anies.

Omnibus Law Cipta Kerja resmi diundangkan oleh Jokowi. Dokumen UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Sekretariat Negara (JDIH Setneg).

Jumlah halaman di UU ini adalah 1.187 lembar. Tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
ada di halaman 769.

UU Cipta Kerja disahkan Jokowi lewat tanda tangan tertanggal 2 November 2020. Ada pula tanda
tangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dalam salinan ini, ada pula tanda tangan Lydia
Silvana Djaman selaku Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Setneg.

Serikat buruh langsung melayangkan judicial review dan menggugat Omnibus Law Cipta Kerja
ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga kini prosesnya masih terus berjalan.

Serikat buruh berharap Jokowi berkenan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
(Perppu) untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, KSPSI
dan KSPI telah resmi mengajukan gugatan ke MK.

"Kami memilih jalur konsititusional karena MK merupakan benteng keadilan bagi seluruh
masyarakat Indonesia. Hakim-hakim di MK juga penuh integritas dalam memutuskan UU Cipta
Kerja nantinya," kata Andi, Selasa (3/11/2020).

Ada sejumlah alasan buruh menggugat UU Cipta Kerja. Pertama mereka menilai dengan adanya
berlakunya aturan itu maka akan sistem upah murah akan berlaku, karyawan berpeluang untuk
kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup dan nilai pesangon dikurangi. Intinya, aturan
itu disebut lebih berpihak kepada pengusaha.

Masyarakat bisa menyampaikan kritikan serta masukan kepada pemerintah mengenai Omnibus
Law Cipta Kerja. Beleid yang sudah diterbitkan ini sekarang membutuhkan 44 aturan pelaksana
sebelum benar-benar mengimplementasikannya.

Pemerintah juga resmi membentuk Tim Serap Aspirasi (TSA) yang tugasnya menerima semua
masukan, kritikan dari masyarakat dan stakeholder lainnya untuk dijadikan rekomendasi yang
dilaporkan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan penyusunan 44 aturan pelaksana.
Kanal yang bisa diakses masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun kritikan sebagai
bahan pembuatan aturan pelaksana bisa ke bit.ly/tsakirimaspirasi, bisa juga melalui media sosial
seperti @tsa_ciptakerja di Instagram dan @TSACiptaKerja di Twitter. Lalu bisa juga melalui email
ke timserapaspirasi@ekon.go.id atau datang langsung ke kantor TSA di Gedung Kantor Pos Besar
Lantai 6, Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

51