Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020
P. 88
Ringkasan
- Pemerintah saat ini tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan
peraturan presiden (RPerpres) yang merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam RPP dan RPerpres tersebut, pemerintah diminta
mewajibkan para investor asing untuk alih teknologi kepada para pekerja Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI
Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dalam UU Cipta Kerja, harus ada kewajiban dari
pelaku usaha atau investor asing untuk melakukan vokasi atau alih teknologi kepada pekerja
lokal. Harapannya, alih teknologi tersebut akan meningkatkan skill dan kompetensi para pekerja
Indonesia.
UU CIPTA KERJA WAJIBKAN INVESTOR ALIH TEKNOLOGI KE PEKERJA INDONESIA
- Pemerintah saat ini tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan
peraturan presiden (RPerpres) yang merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam RPP dan RPerpres tersebut, pemerintah diminta
mewajibkan para investor asing untuk alih teknologi kepada para pekerja Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI
Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dalam UU Cipta Kerja, harus ada kewajiban dari
pelaku usaha atau investor asing untuk melakukan vokasi atau alih teknologi kepada pekerja
lokal. Harapannya, alih teknologi tersebut akan meningkatkan skill dan kompetensi para pekerja
Indonesia.
"Bukan lagi mengimbau tapi kewajiban harus mentransfer teknologi. Karena tenaga-tenaga kerja
asing yang didatangkan memiliki keahlian tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak bangsa.
Nah, disinilah yang harus ada kewajiban untuk alih teknologi ke pekerja lokal agar mereka bisa
bersaing," kata Sarman Simanjorang dalam Webinar UU Cipta Kerja Dampak Positif bagi
Investasi dan Alih Teknologi, Minggu (27/12/2020).
Menurut Sarman, ketika investor datang ke Indonesia dan membawa tenaga kerja asing, maka
sudah menjadi kewajiban untuk melakukan vokasi, melakukan transfer teknologi kepada anak-
anak bangsa. Dengan begitu, kedepannya, para pekerja lokal juga memiliki skill dan kompetensi
yang sama dengan para pekerja asing.
"Ini harus diatur betul. Makanya kita sangat mengimbau, ini bukan hanya dari pengusaha, tapi
juga serikat pekerja harus tampil di sini untuk memastikan bahwa para tenaga kerja Indonesia,
suatu saat bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja asing. Makanya kita harus
mengawal pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja yang sedang dibahas," terangnya.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta ini juga mengatakan,
saat ini pihaknya sudah menyusun masukan-masukan kepada pemerintah yang berhubungan
dengan turunan dari UU Cipta Kerja. Pihaknya juga berharap agar para serikat pekerja bisa
memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terkait aturan turunan uu tersebut.
Harapannya, para pengusaha dan para serikat pekerja bisa bersama-sama mengawal
pembahasan RPP dan RPerpres yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja. Supaya
nantinya, anak-anak bangsa ini diwajibkan menerima alih teknologi dari tenaga-tenaga asing
yang didatangkan oleh perusahaan asing maupun lokal.
"Makanya, ini sesuatu yang harus dikawal. Jadi yang harus dikawal adalah berbagai turunan dari
peraturan pemerintah dan peraturan presiden dari UU Cipta Kerja ini. Supaya, nantinya apa yang
87
