Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020
P. 85
Situs Tempo.co dan Tirto.id juga diincar oleh peretas. Pelaku meretas sistem manajemen konten
dan menghapus tujuh artikel Tirto.id. Terhadap Tempo.co, peretas berusaha mematikan server.
Begitu juga situs Magdalene.co dan Konde.co, mendapatkan serangan siber hingga kesulitan
diakses.
Sepanjang 2020 juga terjadi kasus doxing alias pelacakan dan pembongkaran identitas, terhadap
sejumlah jurnalis. Jurnalis cek fakta Liputan6.com mendapatkan serangan doxing terkait karya
jurnalistik yang diunggah pada 10 September 2020. Pelaku mempublikasikan data jurnalis ke
sejumlah akun media sosial, foto jurnalis tersebut diambil tanpa izin dan diubah untuk
mendeskreditkan korban.
Dua jurnalis pemeriksa fakta Tempo.co, Ika Ningtyas dan Zainal Ishaq mengalami kasus doxing
serupa setelah membuat empat artikel verifikasi klaim dokter hewan M. Indro Cahyono terkait
Covid-19 sejak April-Juli 2020.
Jurnalis Detik.com juga mengalami serangan doxing karena menulis rencana kunjungan kerja
Presiden Jokowi ke Bekasi untuk membuka mall di tengah kasus Covid-19 masih tinggi. Identitas
jurnalis itu diekspos, serta ada ancaman pembunuhan dan teror order makanan fiktif.
Pemidanaan Jurnalis Tahun 2020 mencatat pemidanaan terhadap jurnalis Banjarhits.com,
Diananta Putra Sumedi. Kasus Diananta bermula dari berita yang ditayangkan
Banjarhits.id/Kumparan.com berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel"
pada 8 November 2019 pukul 19.00 WITA. Berita ini ditulis oleh Diananta dan merupakan hasil
wawancara dengan narasumber dari masyarakat adat suku dayak yaitu Bujino, Riwinto, dan
Sukirman.
Awalnya kasus dilaporkan ke Dewan Pers. Meski sudah diproses, polisi tetap memproses kasus
hingga masuk ke pengadilan. Diananta divonis bersalah menyebarkan informasi menimbulkan
kebencian individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,
dan antargolongan sesuai pasal 28 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. AJI
menilai, hakim mengabaikan UU Pers sebagai lex specialist dibandingkan UU ITE, yang mengatur
mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan.
"Vonis ini menjadi preseden buruk bagi pers karena bisa dipakai oleh siapa saja untuk
mempidanakan, dan mengintimidasi, jika terusik oleh pemberitaan media. Tentu saja ini akan
berdampak pada tumpulnya fungsi kontrol sosial oleh pers," kata Abdul.
AJI Indonesia juga menyoroti regulasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan tahun ini.
Undang-undang sapu jagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang sekaligus. Semula
akan mencakup 79 undang-undang, belakangan ada yang dikeluarkan dari pembahasan namun
ada juga yang dimasukkan lagi menjelang akhir.
"Undang-undang yang berhubungan dengan jurnalis dan media yang hendak diubah adalah
Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang Undang Nomor 32 tahun 2002
tentang Penyiaran, dan Undang Undang Ketenagakerjaan. Undang Undang Pers kemudian
dikeluarkan dari pembahasan setelah mendapat protes dari komunitas pers," kata Abdul.
Selain itu, AJI juga menyoroti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan yang ditetapkan pada 27
November 2020. Aturan itu mengatur pengambilan foto, rekaman audio, dan rekaman audio
visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim. Substansi aturan itu sama dengan Surat
Edaran Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan pada 7 Februari 2020
lalu. Bahkan, ada ancaman pemidanaan bagi yang melanggar.
"AJI menilai peraturan MA ini akan membatasi hak jurnalis dalam mencari informasi, yang itu
diatur dan dilindungi oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers," kata Abdul.
84
