Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020
P. 82

Bukan  hanya  melakukan  transfer  semata,  bantuan  tersebut  hendaknya  diberikan  untuk
              menangani persoalan di sektor pekerja, seperti kurang lahan pekerjaan dan fenomena dipecat
              dari kantor.

              Pemberian bantuan yang terkonsentrasi ini bakal meningkatkan produktifitas pekerja, yang dapat
              mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

              "Harusnya para penerima juga diberi pendampingan dan akses informasi yang baik, tak hanya
              sekadar  memberi  bantuan,  namun  juga  menciptakan  ekosistem  yang  meningkatkan
              produktivitas para pekerja," kata Enny dalam siaran pers, Selasa (29/12/2020).

              Enny  berpendapat,  pemberian  bansos  yang  digulirkan  pemerintah  nyatanya  belum  mampu
              menjawab persoalan itu. Mulai dari bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp 2,4 juta, hingga
              bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

              Dana yang seharusnya produktif, seolah-olah hanya menjadi dana perlindungan sosial.

              "Seolah seperti saweran untuk survival bertahan hidup," imbuhnya.

              Karena seperti dana perlindungan sosial, peran pemerintah seolah selesai usai dana ditransfer
              ke  penerima.  Padahal  pemerintah  belum  mengetahui  pasti  sejauh  apa  dana  tersebut  dapat
              membantu pemulihan ekonomi nasional.

              Untuk  itu,  kata  Enny,  konsep  penyaluran  bansos  ini  harus  jelas  dari  awal,  apakah  untuk
              meningkatkan produktifitas, atau untuk perlindungan sosial semata.

              "Kalau yang sekarang ini kesannya kalau sudah disalurkan, ya selesai. Padahal nggak. Kemudian
              apakah itu akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional ini tidak jelas ukuran maupun
              indikator keberhasilannya, efektivitasnya bagaimana?" pungkas Enny.

              Sebagai informasi, program JPS di Kemnaker terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
              untuk penciptaan wirausaha, serta padat karya.
              Kemenaker menyiapkan anggaran Rp 500 miliar untuk tiga program, yakni program TKM, padat
              karya produktif, dan padat karya infrastruktur.

              Program JPS di Kemnaker terdiri dari program Tenaga Kerja Mandiri untuk penciptaan wirausaha,
              serta padat karya yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat agar terhindar atau mengurangi
              dampak dari pandemi.



























                                                           81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87