Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021

BUMN untuk WFH. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-12/S.MBU/06/2021 tentang
Kebijakan Menjalankan Tugas Kedinasan dari Rumah (Work From Home). Kebijakan ini diambil
Erick Thohir sebagai antisipasi melonjaknya kasus COVID-19.

"Sebagai langkah antisipasi peningkatan trend kasus positif COVID-19 di lingkungan Kementerian
Badan Usaha Milik Negara dan secara nasional, serta dalam rangka memprioritaskan kesehatan
dan keselamatan pegawai, maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan menjalankan
tugas kedinasan dari rumah (Work From Home/WFH)," bunyi surat edaran tersebut seperti
dikutip detikcom.

Kebijakan itu mulai berlaku pada 17 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerapkan 25% pegawainya untuk bekerja
dari rumah atau work from home (WFH).

"Kami masih menerapkan sebagian WFH. Sampai saat ini kisaran 25%. Sesuai kondisi dari unit
masing-masing. Namun kalau ada satu unit yg terkena, segera kita lakukan swab semua dan
kita sterilisasi ruangan, didisinfectan," jelas Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi kepada
detikcom, Jumat (18/6/2021).

Mendag Muhammad Luthfi memutuskan akan memberlakukan full bekerja dari rumah untuk
pegawai Kemendag mulai Senin pekan depan.

"Posisi kasus diDKI sedang tinggi, tentunya kami akan mengeluarkan Surat Edaran 100% bekerja
dari rumah mulai Senin, selama lima hari kerja. Hari ini akan kita keluarkan sesuai arahan Pak
Menteri.,"kata Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto.

Kebijakan ini disebut akan berlaku dari 21 Juni-25 Juni 2021. Suhanto menjelaskan meski
Kemendag akan full WFH, unit-unit yang bersifat pelayanan baik untuk pelaku usaha dan
masyarakat akan tetap beroperasi dengan jumlah yang terbatas.

Kementerian Perindustrian membatasi pegawai yang bekerja di kantor (WFO) maksimal 500
orang atau 25% dari 2.000 total pegawai.

"Satgas COVID-19 di Kemenperin, menetapkan pelaksanaan WFO sebanyak maks 25% pegawai
dalam satu waktu. Saat ini jumlah pegawai kantor pusat Kemenperin sekitar 2000 orang, yang
berarti kapasitas pegawai hadir fisik di kantor pusat sebanyak maks 500 orang," jelas Kepala
Biro Hubungan Masyarakat, Ni Nyoman Ambareny kepada detikcom, Jumat (18/6/2021).
Kebijakan itu sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenperin No.
12/2021. Dalam surat edaran itu, juga dijelaskan setiap pegawai yang masuk kantor wajib
menerapkan protokol kesehatan.

130