Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 127
TOLAK REVISI PP TERKAIT TEMBAKAU, PRODUSEN ROKOK SURATI JOKOWI
Jakarta - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengajukan
permohonan kepada Presiden Rl, Bapak Joko Widodo (Jokowi) agar menolak rencana
revisi/amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan
Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Hal itu merujuk Surat Perkumpulan GAPPRI yang dikirimkan ke Presiden Jokowi, tertanggal 17
Juni 2021, bernomor D.A624/P.GAPPRI/VI/2021, perihal Permohonan Menolak Revisi PP 109
Tahun 2012.
Dalam keterangan pers, Senin (21/06/2021), Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan
mengatakan, PP 109/2012 yang berlaku saat ini sudah sangat memadai untuk mengendalikan
konsumsi produk tembakau di Indonesia.
"Bahkan PP 109/2012 telah melampaui amanat Framework Convention on Tobocco Control
(FCTC)," tegas Henry Najoan seperti tertuang dalam surat yang dikirim ke Presiden Jokowi.
Sebaliknya, jika rencana revisi/amandemen PP 109/2012 diberlakukan, justru akan berdampak
buruk bagi kelangsungan industri kretek nasional yang belum pulih akibat pandemi dan kenaikan
tarif cukai hasil tembakau tahun 2020 dan 2021.
"Memaksa melakukan revisi PP 109 di saat seperti ini, hanya akan menumbuhkan masalah
karena menyebabkan pabrik rokok gulung tikar. Jika sampai itu terjadi, para petani dan pekerja
juga yang akan menjadi korban," paparnya.
Henry juga meminta pemerintah agar industri hasil tembakau nasional diberikan kesempatan
untuk pulih (recovery), sehingga kebijakan sektoral pemerintah menjadi sinkron dengan upaya
pemerintah yang sedang mengejar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Henry juga mensinyalir, jika Revisi PP 109/2012 terus didesakkan, akan menambah peluang
rokok ilegal semakin marak dan sulit dikendalikan. "Jika rokok ilegal sampai tak terkendali, upaya
pengendalian akan gagal, penerimaan negara pun akan sulit dicapai," ungkapnya.
Merujuk data resmi GAPPRI, tahun lalu, akibat kenaikan tarif CHT dan Harga Jual Eceran (HJE)
yang tinggi telah meningkatkan rokok ilegal sampai 4,8 persen. GAPPRI memperkirakan, rokok
ilegal bisa mencapai angka 10-15% dari angka yang disampaikan pemerintah. "Dengan kenaikan
tarif cukai tahun 2021 ditambah situasi ekonomi yang masih sulit, peredaran rokok ilegal
berpotensi kembali naik," ujarnya.
Karena itu, Henry berpesan agar pemerintah tidak merevisi PP 109/2012 karena akan
mengganggu rantai pasokan industri yang berakibat kepada penyerapan bahan baku dari petani
tembakau, petani cengkeh, tenaga kerja dan menurunkan sumber pendapatan pedagang
pengecer yang sebagian besar adalah UMKM.
Selain itu, terganggunya industri ini juga akan menurunkan penerimaan negara berupa cukai
dan pajak.
Henry menambahkan, melalui cukai hasil tembakau, PPN, PPH dan pajak daerah, industri telah
berkontribusi signifikan bagi pembangunan nasional. "Dengan dilakukan revisi, akan membuat
ekosistem di sepanjang mata rantai IHT terganggu," imbuhnya.
Oleh karena itu, Perkumpulan GAPPRI memohon Presiden Jokowi agar mempertimbangkan
untuk menolak amandemen PP 109/2012. Pasalnya, akan memberikan multi flyer effect yang
negatif bagi kelangsungan industri hasil tembakau nasional khususnya kretek.
126
