Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 210
Judul Tiga Tahap Validasi Data Penerima BLT Corona Pekerja
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200822071654-78-
538025/tiga-tahap-validasi-data-penerima-blt-corona-pekerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-22 07:38:02
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
BP Jamsostek memastikan penyaluran BLT berupa subsidi upah pekerja bergaji di bawah Rp5
juta per bulan akan tepat sasaran karena melewati 3 tahap validasi data.
TIGA TAHAP VALIDASI DATA PENERIMA BLT CORONA PEKERJA
Jakarta - BP Jamsostek menerapkan tiga tahap validasi data penerima bantuan langsung tunai
( blt ) berupa subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta per bulan.
Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengungkapkan penerapan validasi berlapis
dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan dana bantuan tidak tepat sasaran.
"Kami melakukan validasi secara berlapis untuk memastikan penerima bantuan subsidi upah ini
nantinya memang memenuhi kriteria yang ditentukan, tujuannya tidak lain untuk memastikan
bantuan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,"
ujar Agus dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (22/8).
Tahap pertama yaitu validasi awal yang dilakukan bersama pihak eksternal yaitu perbankan.
Pada tahap ini, nomor rekening yang telah dikumpulkan sebanyak lebih dari 13,5 juta nomor
rekening diseleksi berdasarkan validitas nomor rekening, seperti keaktifan dan keabsahan nomor
rekening.
Saat ini, BP Jamsostek melakukan validasi dengan setidaknya 127 perbankan yang ada di
Indonesia.
Kedua , validitas internal atas data kepesertaan yang memenuhi kriteria seperti tertera pada
Permenaker 14/2020, yakni terkait keaktifan kepesertaan BP Jamsostek, batas maksimal upah
yang ditetapkan, dan memastikan calon penerima bantuan dari kategori pekerja penerima upah.
Ketiga , BP Jamsostek melakukan validasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang
disesuaikan dengan kepemilikan rekening. Ini dilakukan untuk menekan kemungkinan terjadinya
penerima bantuan ganda karena yang bersangkutan tercatat aktif bekerja di lebih dari satu
perusahaan yang berbeda.
209