Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 218
Lebih rinci terkait Permenaker Nomor 14/2020, kriteria yang diterapkan antara lain pekerja
merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), masuk pada kategori pekerja Penerima Upah (PU),
merupakan peserta BP Jamsostek aktif sampai dengan Juni 2020, dan memiliki upah terakhir di
bawah Rp 5 juta sesuai data yang dilaporkan perusahaan dan tercatat pada BP Jamsostek.
Selain berpedoman pada kriteria tersebut, BP Jamsostek menerapkan validasi berlapis untuk
mengantisipasi kemungkinan dana BSU tidak tepat sasaran. Ada tiga tahapan validasi yang
dilakukan.
Pertama, validasi awal yang dilakukan bersama pihak eksternal yaitu perbankan. Pada tahap ini,
nomor rekening yang telah dikumpulkan oleh BP Jamsostek sebanyak lebih dari 13,5 juta nomor
rekening diseleksi berdasarkan validitas nomor rekening, seperti keaktifan dan keabsahan nomor
rekening. Pada tahap tersebut, BP Jamsostek melakukan validasi dengan setidaknya 127
perbankan yang ada di Indonesia.
Kedua, BP Jamsostek melakukan validitas internal atas data kepesertaan yang memenuhi kriteria
seperti tertera pada Permenaker Nomor 14/2020, yakni terkait keaktifan kepesertaan BP
Jamsostek, batas maksimal upah yang ditetapkan, dan memastikan calon penerima BSU dari
kategori pekerja PU.
Ketiga, BP Jamsostek melakukan validasi berdasarkan atas Nomor Induk Kependudukan (NIK)
yang disesuaikan dengan kepemilikan rekening. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir
kemungkinan terjadinya penerima bantuan ganda karena yang bersangkutan tercatat aktif
bekerja di lebih dari satu perusahaan yang berbeda.
"Bantuan Penerima Subsidi Upah ini merupakan salah satu nilai tambah bagi pekerja yang
terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja
dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian
OKm), dan Jaminan Pensiun (JP)." tandas dia.
Anggaran Subsidi
Pemerintah telah menganggarkan Rp 37,7 triliun untuk program subsidi pekerja terdampak
Covid-19. Untuk nominal yang akan diterima senilai Rp 600 ribu per bulan untuk satu orang
pekerja selama empat bulan, atau tiap pekerja bisa mendapatkan total Rp 2,4 juta. Skema
pencairan atau transfer dana dilakukan dua bulan sekaligus sebanyak dua kali.
Selain validasi yang dilakukan BP Jamsostek, pemerintah diharapkan melakukan validasi ulang
untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena sumber dana Bantuan
Subsidi Upah ini berasal dari alokasi anggaran dari pemerintah. "Sesuai arahan Bapak Presiden
Republik Indonesia, BSU ini akan dikirimkan dalam waktu dekat Untuk pencairan dana sendiri
akan dibagi dalam beberapa gelombang agar bisa merata kepada seluruh calon penerima yang
mencapai 15,7 juta pekerja, dengan tepat sasaran," ujar Agus.
Pelaksanaan transfer dana BSU batch pertama akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI
Joko Widodo. Untuk batch selanjutnya hingga bantuan diterima oleh 15,7 juta pekerja, BP
Jamsostek menyatakan akan terus secara simultan melakukan pengkinian data dan validasi atas
data yang diberikan. Harapannya BSU ini dapat segera diterima oleh pekerja dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Kami juga berharap
program ini dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi dan menjaga agar Indonesia dapat
terhindar dari resesi ekonomi," pungkas Agus.
217
