Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

"Setelah nomor rekening pekerja diterima, kita melakukan validasi kepada perbankan. Tadi saya
sampaikan ada persebaran rekening peserta di 127 bank dan kami harus melakukan validasi
kepada 127 bank tersebut," ujar Agus.

Pada tahap validasi kedua, BP Jamsostek melakukan pengecekan atas data kepesertaan yang
memenuhi kriteria pada Permenaker No. 14 Tahun 2020 yaitu terkait keaktifan kepesertaan BP
Jamsostek, batas maksimal upah yang ditetapkan, dan memastikan calon penerima BSU dari
kategori pekerja Penerima Upah (PU).

Lebih rinci, terkait kriteria pekerja Penerima Upah (PU) dalam Permenaker tersebut, merupakan
peserta BP Jamsostek aktif sampai dengan Juni 2020 dan memiliki upah terakhir di bawah Rp 5
juta sesuai data yang dilaporkan perusahaan dan tercatat pada BP Jamsostek.

"Tentu ada data yang valid dan juga ada data yang tidak valid. Nah, yang tidak valid sesuai
dengan kriteria Permenaker tersebut langsung kita drop rekening tersebut," ujarnya.

"Yang di drop itu yang tidak sesuai dengan kriteria. Jelas tidak kriteria, langsung kita drop.
Karena ada juga yang tidak tervalidasi karena kesalahan nomor, nama, dan sebagainya itu masi
diproses," imbuhnya.

Sementara pada tahap ketiga, BP Jamsostek melakukan validasi berdasarkan nomor NIK (Nomor
Induk Kependudukan) yang disesuaikan dengan kepemilikan rekening. Tahap validasi ini
dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penerima bantuan ganda karena yang
bersangkutan tercatat aktif bekerja di lebih dari satu perusahaan yang berbeda.

"Dari data yang sudah valid dari beberapa tahapan tersebut, inilah merupakan data calon
penerima BSU yang siap untuk ditransfer dananya. Jadi tahapan validasi yang kita lakukan cukup
berlapis. Kita ingin memastikan betul data-data yang disampaikan oleh BP Jamsostek telah sesuai
dengan kriteria dan juga sesuai dengan yang tercatat di sistem BP Jamsostek," ungkap Agus.

Selain validasi yang dilakukan BP Jamsostek, Agus berharap pemerintah juga bisa melakukan
validasi ulang untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Hal ini karena sumber dana BSU ini
berasal dari alokasi anggaran dari pemerintah.

Agus pun mengimbau agar perusahaan dapat menyampaikan rekening para pekerjanya yang
sesuai dengan kriteria BSU tersebut. Jangan sampai pekerja yang berhak menerima malah justru
tidak mendapatkan bantuan.

"Kami masih mendorong perusahaan yang belum menyampaikan nomor rekening pekerjanya
agar segera mengirimkan, jangan sampai ada pekerja yang berhak dan memenuhi ketentuan
malah tidak mendapatkan," pungkasnya.

Sebagai informasi, BP Jamsostek menyatakan secara simultan terus melakukan pengkinian data
dan validasi atas data yang diberikan. Adapun diketahui pemerintah telah menganggarkan Rp
37,7 triliun dengan target 15,7 juta calon penerima BSU.

Untuk nominal yang akan diterima, ditentukan sejumlah Rp 600 ribu per bulan untuk satu orang
pekerja selama 4 bulan,atau tiap pekerja bisa mendapatkan total Rp 2,4 juta. Harapannya BSU
ini dapat segera diterima oleh pekerja dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari..

245