Page 260 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 260

Namun demikian, Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto memastikan, pekerja formal dari
              daerah lain juga berhak mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut, asalkan memenuhi kriteria
              sesuai Permenaker 14/2020 dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

              "Calon  Penerima  Program  Subsidi  Upah  ini  sedikitnya  berjumlah  15,7  juta  pekerja  yang
              merupakan peserta aktif BP Jamsostek yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia," kata Agus
              dalam sesi teleconference, Jumat (21/8/2020).

              Menurut  data  yang  diberikan  BPJS  Ketenagakerjaan,  Jumat  (21/8/2020),  ada  sebanyak
              3.072.814 calon penerima bantuan asal Jakarta. Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat, yang
              menyumbang  1.958.260  calon  penerima  subsidi  gaji.  Berikutnya  yakni  Jawa  Tengah  dan
              Yogyakarta  dengan  1.787.918  peserta.  Kemudian  diikuti  Jawa  Timur  (1.557.200  peserta),
              Kalimantan (1.096.658 peserta), Banten (965.965 peserta), Sumatera Barat dan Riau (798.763
              peserta), Sumatera bagian selatan (626.530 peserta).

              Lalu, Sumatera bagian utara sebanyak 608.559 peserta, Sulawesi dan Maluku (556.159 peserta),
              serta Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (521.068 peserta). Agus mengatakan, BP Jamsostek terus
              mengumpulkan data nomor rekening peserta serta melakukan validasi atas data yang diterima.
              Sebab,  instansi  uang  dibawahinya  merupakan  mitra  pemerintah  dalam  mengumpulkan  data
              nomor rekening dalam program bantuan subsidi upah (BSU).

              "Kami melakukan validasi secara berlapis untuk memastikan penerima BSU ini nantinya memang
              memenuhi kriteria yang ditentukan, tujuannya tidak lain untuk memastikan bantuan ini tepat
              sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Agus.

              Program subsidi gaji yang digagas oleh pemerintah dengan memberikan Rp 2,4 juta kepada
              pekerja  bergaji  di bawah  Rp  5  juta  akan  dimulai  para  25  Agustus  2020.  Pekerja  yang  akan
              mendapat subsidi gaji tersebut kurang lebih 12 juta orang.

              "Datanya sudah 12 juta nomor rekening yang sudah masuk. Kita merencanakan, Pak Presiden
              akan menyerahkan secara langsung, meluncurkan program ini Insya Allah tanggal 25 Agustus
              ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah usai membuka acara dialog tentang pekerja
              migran Indonesia yang diadakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di
              Jakarta, Minggu (16/8/2020).

              Menurut dia, pemerintah akan menyalurkan subsidi gaji pekerja untuk bulan September dan
              Oktober pada akhir Agustus 2020, setelah Presiden Joko Widodo meluncurkan program tersebut.
              Subsidi gaji akan dikirim langsung ke rekening pekerja yang datanya sudah diverifikasi oleh BPJS
              Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

              Pemerintah akan memberikan subsidi gaji senilai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan atau
              total Rp 2,4 juta kepada 15.725.232 pekerja swasta dan pegawai honorer di instansi pemerintah
              yang upahnya kurang dari Rp5 juta per bulan. Bantuan tersebut diberikan kepada pekerja yang
              sudah terdaftar sebagai peserta program jaminan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 Juni
              2020.
              "Jadi penerima upah yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan di bawah Rp5 juta, yang dilaporkan
              perusahaan. Kita minta teman-teman BPJS Ketenagakerjaan memvalidasi datanya dan kami di
              Kementerian Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida dikutip
              dari Antara.
              Pekerja yang belum mendapatkan subsidi gaji, Ida mengatakan, bisa mendapatkan bantuan dari
              program-program  jaring  pengaman  sosial  yang dijalankan  pemerintah  seperti  Program  Kartu
              Prakerja dan program bantuan dari Kementerian Sosial..


                                                           259
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265