Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 264
Jadi, para pekerja swasta totalnya akan mendapatkan Rp 2,4 juta, yang mana dalam sekali
pencairan jumlahnya adalah Rp 1,2 juta. Menurut Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, bantuan akan langsung masuk ke rekening
masing-masing.
"(Bantuan) akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga
tidak akan terjadi penyalahgunaan," ujarnya beberapa waktu lalu, dikutip TribunJabar.id dari
Tribunnews.com.
Lebih lanjut Erick Thohir mengatakan, bantuan itu diberikan pemerintah untuk mendorong
konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi," kata
Erick.
Semula, bantuan tersebut akan disalurkan pada September 2020. Namun kini, bantuan untuk
pekerja swasta itu disebut akan disalurkan pada Agustus 2020.
"Rencananya, Bapak Presiden menyerahkan secara langsung dan me-launching, insya Allah
tanggal 25 Agustus ini," kata Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, beberapa hari lalu,
dikutip TribunJabar.id dari Kompas.com.
Tak semua pekerja swasta dapat menerima bantuan ini. Setidaknya ada beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi. Persyaratan 1. Karyawan Swasta Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, penerima bantuan ini adalah warga yang berstatus sebagai karyawan atau pekerja
swasta . Diproritaskan, penerima bantuan ini adalah karyawan swasta yang masih aktif bekerja.
"Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN," kata Ketua
Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir dalam
keterangan tertulisnya.
2. Gaji di Bawah Rp 5 Juta Penerima bantuan adalah karyawan swasta yang menerima gaji di
bawah Rp 5 juta. Angka gaji tersebut dilihat berdasarkan upah karyawan yang dilaporkan dan
tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
3. Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Lebih lanjut lagi lagi, penerima bantuan adalah karyawan
swasta bergaji di bawah Rp 5 juta yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Deputi Direktur
Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja
mengatakan, pemerintah menggunakan data yang tercatat di lembaganya.
Utoh berujar, pihaknya berusaha menyelesaikan pengumpulan data nomor rekening tersebut
sebelum September.
"Diharapkan pemberi kerja (perusahaan) dan tenaga kerja ikut proaktif menyampaikan data
nomor rekening dimaksud sesuai skema dan kriteria pemerintah," kata Utoh, Minggu (9/8/2020)
seperti dikutip dari Kontan..
263
