Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

RI BISA KANTONGI DEVISA RP3,8 T

Kementerian Ketenagakerjaan Buka Kembali Penempatan Pekerja Migran Indonesia Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia berpotensi mendapatkan devisa Rp3,8
triliun dengan pembukaan kembali penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke-14 negara.

Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah remitansi
pada 2019 mencapai Rp160 triliun dari 3.742.440 pekerja migran Indonesia. "Merujuk data
tersebut, maka calon PMI yang akan berangkat itu 88.973 (orang), maka akan berpotensi
menghasilkan devisa sekitar Rp3,8 triliun," katanya di Jakarta belum lama ini.

Sebanyak 88.973 calon PMI ini, menurut Ida, siap diberangkatkan dan telah terdaftar di Sistem
Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI). "Siap berangkat itu artinya
sudah melalui tahapan-tahapan sebagai syarat untuk bekerja ke luar negeri, mulai registrasi,
pelatihan, uji kompetensi, pemeriksaan kesehatan, hingga mempunyai visa dan lain-
lain,"katanya.
Ida mengatakan, dikaitkan dengan perhitungan ekonomi dari jumlah calon PMI itu, potensi
remitansi yang dihasilkan cukup besar. Dan diharapkan dapat menjadi pengungkit percepatan
pemulihan ekonomi, khususnya di tingkat desa atau daerah asal PMI tersebut.

Sementara hasil survei Bank Dunia bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Bank Dunia
diperkirakan ada sekitar 9 juta PMI bekerja di luar negeri. Adapun 14 negara siap menerima PMI
bekerja tersebut, yakni Aljazair, Australia, Hong Kong, Korea Selatan, Kuwait, Maladewa, Nigeria,
Uni Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, dan Zimbabwe.

Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka kembali penempatan PMI sejak
diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294/2020 yang telah ditandatangani
pada 29 Juli 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Ida mengatakan, pembukaan penempatan PMI ini harus mengutamakan protokol kesehatan
pencegahan virus korona (Covid-19). "Guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi
nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah membuka
tenaga kerja asing masuk, maka dipandang perlu untuk membuka kembali kesempatan bagi
calon pekerja migran Indonesia untuk dapat bekerja di negara tujuan penempatan dengan tetap
mengedepankan prinsip pelindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan," ujarnya.

Selanjutnya, diprioritaskan bagi calon PMI yang telah terdaftar di Sisko P2MI, serta calon PMI
oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah memiliki Surat Izin
Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI). Menaker menegaskan, pembukaan penempatan
pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, calon PMI tidak boleh dibebankan biaya karena adanya
penerapan protokol kesehatan.

Begitu pula, saat penerapan kebijakan protokol kesehatan ketika PMI tiba dan berada di negara
tujuan penempatan. Maka dari itu, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero disebutkan akan
menanggung biaya tes Covid-19. "BNI yang siap menanggung biaya protokol kesehatan berupa
tes PCR di Tanah Air,"katanya.

Ida juga mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) dan Menteri Kesehatan untuk

menganggarkan biaya tes covid bagi PMI di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Saya juga sudah bertemu dengan Pak Menko PMK dan Pak Menkes, kiranya bisa dialokasikan
anggaran yang ada di Gugus Tugas. Prinsipnya adalah tidak dibebankan kepada PMI, kita
memenuhi protokol kesehatan," ujarnya.

36