Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

Sri Mulyani Indrawati mengatakan payung hukum kebijakan sedang difinalkan dan akan
diluncurkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). "Peraturannya sedang dalam proses
penyelesaian," ujarnya, akhir pekan lalu. Penundaan pembayaran iuran diharapkan dapat
membantu dan meringankan pelaku industri atau pemberi kerja yang terkena dampak pandemi
Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan penundaan iuran rencananya bakal dilakukan hingga akhir tahun.
Adapun opsi yang sebelumnya dipertimbangkan pemerintah adalah pemotongan iuran BP
Jamsostek hingga 90 persen dari kondisi normal selama tiga bulan. "Semoga bisa ditunda sampai
Desember, sehingga ini bisa meringankan," ucapnya.

Pemberian pelonggaran pembayaran iuran itu sudah disiapkan dalam anggaran pemulihan
ekonomi nasional (PEN) senilai Rp 695,2 triliun. Anggaran tei'sebut dialokasikan untuk pelbagai
insentif serta stimulus yang bisa dimanfaatkan pelaku industri hingga masyarakat.

Selain iuran BPJS Ketenagakerjaan, Sri Mulyani menyebutkan pemerintah sedang
memformulasikan kebijakan yang dapat meringankan beban iuran BPJS Kesehatan. Namun dia
mengaku belum bisa memberikan keputusan apa pun terkait dengan kebijakan di BPJS
Kesehatan.

"Ini agak lebih rumit, karena dalam suasana kondisi kesehatan seperti ini, dari BPJS Kesehatan
sendiri mesti harus diperhatikan. Jadi, belum bisa memberikan keputusan untuk hal ini. Nanti
akan kami lihat."

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar-Lembaga BP Jamsostek, Irvansyah Utoh Banja,
mengatakan Jamsostek menunggu detail rumusan kebijakan keringanan tersebut dari
pemerintah. "Kami sedang menunggu regulasinya, relaksasi iuran untuk pengusaha atau
pemberi kerja," kata Utoh.

Sebelumnya, Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan inisiatif penundaan iuran
tersebut merespons kesulitan keuangan yang dialami pelaku usaha akibat pandemi, yang
kemudian menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). BP Jamsostek mencatat, dilihat dari
pengajuan klaim JHT sepanjang Juni 2020, terjadi lonjakan sebesar 131 persen atau sebanyak

287.5 ribu kasus dengan nominal Rp 3,51 triliun. Jumlah tersebut meningkat 129 persen
dibanding pengajuan klaim JHT sepanjang Juni 2019 yang sebanyak 124.5 ribu. Dengan
demikian, pelonggaran ini juga dimaksudkan untuk menjaga tingkat kepesertaan BP Jamsostek.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan
penundaan iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu insentif yang dinantikan pelaku
usaha saat ini. "Kami mengusulkan penundaan pembayaran untuk membantu industri yang
terdampak Covid-19," kata dia.

Sementara itu, kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak
kebijakan penundaan pembayaran iuran BP Jamsostek tersebut. "Dengan disetop-nya iuran,
yang akan diuntungkan adalah pengusaha ,"uj ar Presiden KSPI Said Iqbal. Sebab, kebijakan ini
memungkinkan para pengusaha tidak perlu membayar iuran wajib. Sebaliknya, buruh justru
dirugikan karena nilai jaminan hari tua dan jaminan pensiun tidak bertambah selama iuran
dihentikan.

Saat ini, terdapat empat j enis layananyang diberikan BP Jamsostek. Keempat layanan tersebut
adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pensiun (JP), dan
Jaminan Hari Tua (JHT). Besaran iuran yang dikenakan berbeda-beda, tergantung jenis pekerja:
penerima upah, bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia, dan jasa konstruksi.

32