Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 32
Judul Tunda Iuran Jamsostek untuk Pengusaha
Nama Media Koran Tempo
Newstrend Rencana Penghentian Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg23
Jurnalis GHOIDA RAHMAH
Tanggal 2020-08-24 05:51:00
Ukuran 245x202mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 158.466.000
News Value Rp 792.330.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Peraturannya sedang dalam proses
penyelesaian
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Semoga bisa ditunda sampai Desember,
sehingga ini bisa meringankan
neutral - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Ini agak lebih rumit, karena dalam suasana
kondisi kesehatan seperti ini, dari BPJS Kesehatan sendiri mesti harus diperhatikan. Jadi, belum
bisa memberikan keputusan untuk hal ini. Nanti akan kami lihat.
positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kami
mengusulkan penundaan pembayaran untuk membantu industri yang terdampak Covid-19
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan disetop-nya iuran, yang akan diuntungkan adalah
pengusaha
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Apakah iuran JHT sebesar 5,7 persen dan pensiun sebesar
3 persen akan dibayar oleh pengusaha, karena itu KSPI secara tegas menolak rencana ini
Ringkasan
Pemerintah memberikan insentif berupa penundaan pembayaran iuran Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati mengatakan payung hukum kebijakan sedang difinalkan dan akan diluncurkan dalam
bentuk peraturan pemerintah (PP). "Peraturannya sedang dalam proses penyelesaian," ujarnya,
akhir pekan lalu. Penundaan pembayaran iuran diharapkan dapat membantu dan meringankan
pelaku industri atau pemberi kerja yang terkena dampak pandemi Covid-19. Sri Mulyani
mengatakan penundaan iuran rencananya bakal dilakukan hingga akhir tahun. Adapun
TUNDA IURAN JAMSOSTEK UNTUK PENGUSAHA
JAKARTA --- Pemerintah memberikan insentif berupa penundaan pembayaran iuran Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Menteri Keuangan
31