Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

Judul Omnibus Law Ciptaker Tingkatkan Daya Saing Nasional
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-24 05:38:00
Ukuran 147x194mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 7.350.000

News Value Rp 22.050.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Pemerintah menginisiasi lahirnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja guna memangkas regulasi yang
selama ini berbelit dan menghambat investasi. Masyarakat pun mendukung kebijakan tersebut
karena dianggap mampu meningkatkan daya saing nasional dan memulihkan perekonomian
yang terdampak Covid-19.Untuk meningkatkan investasi dan memulihkan ekonomi usai pandemi
Covid-19, Presiden Joko Widodo akan menerapkan Omnibus Law. Hal tersebut disampaikan oleh
Presiden dalam pembacaan Nota Keuangan 2021 di Gedung DPR pada jumat (14/8). Jokowi
menuturkan penerapan omnibus law ini dapat mendorong investasi dan daya saing nasional.
Mantan walikota Surakarta tersebut juga mengatakan, rencana pendapatan negara adalah Rp
1.776,4 triliun dan belanja negara Rp 2.747,5 triliun.

OMNIBUS LAW CIPTAKER TINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL
Pemerintah menginisiasi lahirnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja guna memangkas regulasi yang
selama ini berbelit dan menghambat investasi. Masyarakat pun mendukung kebijakan tersebut
karena dianggap mampu meningkatkan daya saing nasional dan memulihkan perekonomian
yang terdampak Covid-19.Untuk meningkatkan investasi dan memulihkan ekonomi usai pandemi
Covid-19, Presiden Joko Widodo akan menerapkan Omnibus Law. Hal tersebut disampaikan oleh
Presiden dalam pembacaan Nota Keuangan 2021 di Gedung DPR pada jumat (14/8). Jokowi
menuturkan penerapan omnibus law ini dapat mendorong investasi dan daya saing nasional.

Mantan walikota Surakarta tersebut juga mengatakan, rencana pendapatan negara adalah Rp
1.776,4 triliun dan belanja negara Rp 2.747,5 triliun.

Sehingga, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari
PDB. Rencananya, defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai l dengan memanfaatkan sumber-
sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Dalam pidato pertama setelah dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya pada Oktober 2019.

Jokowi menyebutkan bahwa omnibus law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap
berbelit-belit dan panjang. Pemerintah juga meyakini omnibus law akan memperbaiki ekosistem
investasi dan daya saing Indonesia sehingga bisa memperkuat perekonomian nasional.

41