Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

Pembentukan omnibus law tentu saja bukan tanpa alasan. Omnibus law dirumuskan karena
sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat. Tak jarang, satu regulasi dengan regulasi lainnya
saling tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik, serta kemudahan berusaha.
Sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat sulit tercapai.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mencatat dari tahun 2014 hingga Oktober 2018,
pemerintah telah menerbitkan 8.945 regulasi. Terdiri dari 107 un-dang-undang, 765 Peraturan
Presiden, 7.621 Peraturan Menteri, 452 peraturan pemerintah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Su-siwijono menyebutkan, manfaat
dari penerapan Omnibus law. Salah satunya adalah menghilangkan tumpang tindih antar
peraturan perundang-undangan.

Selain itu, omnibus law juga diharapkan dapat menghilangkan ego sektoral yang terkandung
dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi telah memastikan bahwa
Omnibus Law Cipta Kerja akan meberikan manfaat untuk masyarakat terutama pelaku IJMKM.

Menteri keuangan Sri Mulyani menuturkan, perombakan 72 undang-undang (UU) melalui skema
omnibus law yang akan memangkas aturan perizinan investasi yang tumpang tindih di tingkat
pusat dan daerah. Melalui revisi tersebut, pemerintah berkeinginan untuk memperbaiki perizinan
investasi agar dapat menggaet lebih banyak investor ke Indonesia.

Sebelumnya, skema omnibus law bisa diartikan sebagai konsep pembuatan beleid yang
menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU yang akan dijadikan payung hukum baru.

Sri juga mengatakan, dalam tahap awal pemerintah akan mengidentifikasi regulasi yang menjadi
kendala perizinan investasi bagi pelaku usaha di lapangan.

Penggunaan skema omnibus law dicanangkan lantaran hampir semua UU yang bakal direvisi
mengatur perizinan investasi. Harapannya, usai perubahan aturan tersebut investor akan
semakin bergairah untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Baidowi terkait dengan pembahasan RUU Cipta Kerja di Klaster UMKM
yang ditergetkan bisa segera selesai dan alon terus ditayangkan secara terbuka ke publik.

Sementara itu pelaku pasar juga telah menunggu hasil dari Rancangan Undang-undang (RU-U)
Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pemerintah juga sempat menargetkan bisa menyelesaikan
pembahasan RUU ini pada Agustus 2020.

Chief Investment Officer East-pring Investments Indonesia Ari Pitojo menyebut saat ini pihaknya
terus memantau perkembangan yang ada. Hal ini dikarenakan sejumlah poin yang diatur sangat
menentukan kemudahan berinvestasi ke depannya.

Ari mengatakan, pihaknya banyak berharap agar poinpoin nya adalah terkait dengan kemudahan
usaha untuk merekrut dan melepas pekerja .

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa
pembahasan RUU Omnibus Law ini terus dikebut. Komunikasi antara pemerintah dan DPR juga
terus intens.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) RI Bidang Hubungan Internasional Shinta
Widjaja K. Menaruh harapan agar ildim investasi di Indonesia mampu mendongkrak industri
nasional pada 2020. Sehingga, dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

42