Page 454 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 454
Judul Jika RUU Cipta Kerja Disahkan, Ini 4 Ancaman bagi Pekerja Kantoran
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/08/19/jika-ruu-cipta-kerja-
disahkan-ini-4-ancaman-bagi-pekerja-kantoran
Jurnalis Sanusi
Tanggal 2020-08-19 11:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - None (None) Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan
meningkatkan peran tenaga kerja dalam mendukung ekosistem investasi
positive - None (None) Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan
meningkatkan peran tenaga kerja dalam mendukung ekosistem investasi.
Ringkasan
Gelombang penolakan terhadap omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
membesar seiring dengan pembahasan yang terus dilakukan DPR. Penolakan RUU Cipta Kerja
tak lepas dari kekhawatiran publik karena rancangan tersebut diyakini akan membuka keran
penderitaan masyarakat.
JIKA RUU CIPTA KERJA DISAHKAN, INI 4 ANCAMAN BAGI PEKERJA KANTORAN
, JAKARTA - Gelombang penolakan terhadap omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU)
Cipta Kerja membesar seiring dengan pembahasan yang terus dilakukan DPR. Penolakan RUU
Cipta Kerja tak lepas dari kekhawatiran publik karena rancangan tersebut diyakini akan
membuka keran penderitaan masyarakat.
Antara lain elemen buruh, petani, nelayan, dan lingkungan hidup, tak terkecuali pekerja kerah
putih atau kantoran. Dari 11 klaster yang termaktub dalam RUU Cipta Kerja , ancaman terhadap
pekerja kantoran datang dari klaster ketenagakerjaan yang tertuang dalam BAB IV.
Bab tentang ketenagakerjaan ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
atas beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pengubahan, penghapusan, atau penetapan
aturan baru itu dikatakan dalam draf RUU Cipta Kerja sebagai,
453