Page 455 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

"Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran tenaga
kerja dalam mendukung ekosistem investasi." Berdasarkan catatan Kompas.com, terdapat
empat pasal yang mengancam pekerja kantoran apabila RUU Cipta Kerja berhasil disahkan.

1. Pemotongan waktu istirahat Mengenai waktu istirahat, RUU Cipta Kerja menghapus libur
mingguan selama dua hari untuk lima hari kerja. Pada Pasal 79 Ayat (2) poin b RUU itu
disebutkan bahwa istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.
RUU ini juga menghapus pula cuti panjang dua bulan per enam tahun. Adapun pengaturan
mengenai cuti panjang dalam RUU Cipta Kerja termaktub dalam Pasal 79 ayat (5). Cuti panjang
disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

2. Pengupahan Dalam RUU Cipta Kerja , terdapat dua poin yang nantinya akan berimbas
langsung terhadap sistem pengupahan pekerja perkantoran. Misalnya, Pasal 88 B RUU Cipta
Kerja yang mengatur tentang standar pengupahan berdasarkan waktu. Berdasarkan pasal
tersebut, pengupahan diterapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Tak sedikit yang
menganggap bahwa skema pengupahan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk
memberlakukan perhitungan upah per jam.

Lalu, Pasal 88 C, (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) Upah
minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi. Pada poin
ini, banyak pihak khawatir, melalui aturan ini, pemerintah tengah berupaya menghilangkan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK), termasuk upah minimum sektoral.

3. Rentan PHK RUU Cipta Kerja mengubah pula ketentuan jangka waktu untuk perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Melalui Pasal 56 Ayat (3), RUU Cipta Kerja
mengatur bahwa jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan
kesepakatan para pihak.

RUU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur
pembatasan jenis pekerjaan dan jangka waktu yang bisa diikat dengan kontrak kerja. Ketentuan
mengenai perjanjian kerja PKWT dapat berakhir saat pekerjaan selesai juga membuat pekerja
rentan di-PHK karena pengusaha dapat menentukan sepihak pekerjaan berakhir.

4. Kontrak seumur hidup RUU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan Pasal 61 yang salah satunya
mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Klausul ini sebelumnya
tidak dimuat dalam UU Ketenagakerjaan.

RUU Cipta Kerja, lewat Pasal 61A, menambahkan ketentuan pengusaha wajib memberikan
kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir karena berakhirnya jangka waktu
perjanjian kerja dan selesainya pekerjaan.

Aturan tentang perjanjian kerja dalam RUU Cipta Kerja ini dinilai akan merugikan pekerja karena
relasi kuasa yang timpang dalam pembuatan kesepakatan. Jangka waktu kontrak akan berada
di tangan pengusaha yang bahkan bisa membuat status kontrak menjadi abadi.
Termasuk, pengusaha dapat sewaktu-waktu mem-PHK pekerja kontrak asalkan memberi
kompensasi sesuai ketentuan tambahan dalam pasal 61A, yang tidak ada dalam UU
Ketenagakerjaan.

454