Page 471 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 471
Menaker menjelaskan, bantuan ini adalah bentuk kehadiran negara kepada pekerja migran
yang bekerja sebagai ABK . Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), negara wajib memberikan perlindungan, baik kepada para
pekerja migran maupun keluarganya.
"Pada hakekatnya UU ini menekankan pelindungan pada pemenuhan dan penegakan hak asasi
manusia, pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, tidak hanya bagi pekerja migran, namun juga
kepada keluarganya," jelas Ida.
Dalam kesempatan ini, Menaker menyosialisasikan mekanisme penempatan dan pelindungan
PMI sebagai ABK di kapal berbendera asing.
Menurut dia, berbagai latar belakang masalah yang kerap mendera pekerja migran, khususnya
yang bekerja sebagai ABK seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), gaji tidak dibayar,
penipuan, kecelakaan kerja, perlakuan tidak manusiawi, hingga meninggal saat bekerja dan di
larung di perairan lepas, tak terlepas dari kurangnya pemahaman akan prosedur bekerja di luar
negeri.
"Demi keamanan, serta sebagai bagian dari perlindungan awal sebelum berangkat, saya ingin
mengingatkan kepada seluruh calon PMI, sebelum berangkat harus memahami isi perjanjian
kerja laut sebelum ditandatangani dan mengetahui kredibilitas serta legalitas perusahaan yang
akan memberangkatkan. Informasi terkait kredibilitas dan legalitas perusahaan bisa diakses di
Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)," tegas Ida.
Usai berdialog dengan para ABK purna dan keluarganya, Menaker mengunjungi rumah
keluarga pekerja migran a.n. Alm Abdul Wakhid yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera
RRT (Lu Rong Yuan Yu 326). Alm. Abdul Wakhid meninggal akibat kecelakaan kerja pada bulan
Mei 2020 lalu.
"Terkait proses pemulangan jenazah Alm saat ini, kami terus berkoordinasi dengan perwakilan
di Beijing, agar Alm Pak Wakhid bisa dipulangkan dan dimakamkan di tanah kelahirannya,"
ujarnya.
Sementara itu, Plt. Dirjen Binapenta dan PKK, Aris Wahyudi, melaporkan bahwa sosialisasi
tentang Pelindungan PMI sebagai Awak Kapal Perikanan ini diikuti 75 orang peserta, yang terdiri
dari 60 orang ABK dan keluarganya, 10 orang dari kantor dinas terkait di Kabupaten Brebes,
dan 5 orang perwakilan P3MI.
"Sosialisasi tersebut bertujuan untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat
Kabupaten Brebes, khususnya kepada calon PMI, mengenai prosedur bekerja ke luar negeri
secara benar," ujar Aris.
Ditemui di tempat yang sama, Bupati Brebes, Idza Priyanti, menjelaskan bahwa saat ini
Pemerintah Kabupaten Brebes telah memfasilitasi calon ABK dan calon PMI yang ingin bekerja
di luar negeri melalui layanan terpadu satu pintu yang datanya tercatat secara resmi dan terus
up-date.
"Nantinya dengan adanya data ini kita bisa kolaborasinya baik antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah," jelas Idza.***.
470
