Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

direkrut kembali oleh pemilik usaha. Baik dari kategori skala kecil, menengah hingga perusahaan
besar.
Dijelaskan Armin, arahan tersebut langsung disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah. Sehingga diharapkan ada perhatian lebih dari pihak perusahaan saat memasuki era
kenormalan baru.

"Sesuai arahan Menteri, saat kondisi normal nanti, perusahaan memang diharapkan kembali
mengajak pekerja yang sebelumnya di PHK atau dirumahkan," kata Armin, Selasa (18/8).

Sementara, saat kondisi belum memungkinkan, Armin menilai jika nasib korban PHK masih bisa
diselamatkan sementara. Mengingat adanya beberapa bantuan yang dikucurkan pemerintah.
Baik di tingkat pusat hingga daerah.

"Untuk sementara ini kita harap masih bisa bertahan dengan beberapa bantuan yang diberikan.
Sehingga tidak ada persoalan kesejahteraan yang muncul sampai nanti situasi kembali normal,"
ujarnya.

Lanjut dia, bantuan yang dimaksud seperti Kartu Prakerja. Dalam gelombang ke-V yang dibuka
belum lama ini, diharap korban PHK di Kaltara bisa turut serta. "Kartu Prakerja gelombang
selanjutnya ini kan sudah dibuka. Kita berharap korban PHK bisa mengikutinya. Lumayan nilai
bantuan di sana," tutur Amir.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Robby
Hatman menyampaikan, korban PHK di wilayah perdesaan memang masuk kategori penerima
BLT Dana Desa. Secara teknis, saat ini mereka mendapat bantuan selama enam bulan. Yakni
Rp600 ribu selama tiga bulan pertama dan Rp300 ribu untuk tiga bulan selanjutnya. Sehingga
totalnya mencapai Rp2,7 juta.

"Pertimbangan awal dari pusat kan sebelumnya tiga bulan sudah cukup. Tapi ternyata sampai
sekarang belum kembali normal. Sehingga diperpanjang BLT Dana Desa. Tapi nominalnya
diperkecil dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu," jelas Robby.

(ag)

475