Page 478 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 478
Judul Jongkok, Amblas, Remuk: Nasib Upah Pekerja di Bawah Omnibus Law
Nama Media tirto.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://tirto.id/jongkok-amblas-remuk-nasib-upah-pekerja-di-bawah-
omnibus-law-fYLJ
Jurnalis Louis Lugas Wicaksono
Tanggal 2020-08-19 10:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Omnibus Law Cipta Kerja akan disahkan di tengah pandemi COVID-19 ketika banyak orang
kehilangan pekerjaan.
Jumat pekan lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim
pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah sampai 75 persen. Pernyataan ini diamini oleh
Hendrawan Supratikno, Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDIP, yang menambahkan regulasi
sapu jagat ini bisa disahkan sebelum reses pada Oktober mendatang.
JONGKOK, AMBLAS, REMUK: NASIB UPAH PEKERJA DI BAWAH OMNIBUS LAW
Omnibus Law Cipta Kerja akan disahkan di tengah pandemi COVID-19 ketika banyak orang
kehilangan pekerjaan.
Jumat pekan lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim
pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah sampai 75 persen. Pernyataan ini diamini oleh
Hendrawan Supratikno, Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDIP, yang menambahkan regulasi
sapu jagat ini bisa disahkan sebelum reses pada Oktober mendatang.
Sejak diajukan oleh pemerintahan Joko Widodo pada 7 Februari 2020, dan berubah-ubah
namanya seiring protes publik, RUU Cipta Kerja menuai pro-kontra. Para pendengung alias
buzzer mempromosikannya ke seluruh kanal media sosial. Sebaliknya, kelompok-kelompok
masyarakat sipil pro demokrasi gencar mengkritiknya, termasuk pada 14 Agustus kemarin saat
pidato tahunan Presiden Jokowi di DPR. Salah satu tumpuan gelombang protes terhadap RUU
Cipta Kerja adalah klaster ketenagakerjaan.
DPR Ingkar Janji & Tetap Bahas Omnibus Law RUU Cilaka Saat Reses RUU Cipta Kerja
akan mengatur tiga jenis upah minimum, yaitu upah minimum provinsi, upah minimum padat
karya, dan upah minimum usaha mikro kecil menengah. Peraturan mengenai upah minimum
provinsi dibahas pada pasal 88C, dan akan menghapus upah minimum kabupaten/kota (tertuang
dalam Pasal 89 UU ketenagakerjaan ).
477
