Page 479 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 479
Upah minimum provinsi (UMP) adalah jaring pengaman yang ditentukan oleh gubernur dari
masing-masing provinsi. Masalanya, UMP hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sehingga
nilainya pun lebih rendah dari upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Sekalipun belum ada Omnibus Lawa Cipta Kerja, kebijakan pengupahan tenaga kerja di
Indonesia sudah bermasalah.
Upah minimum ditentukan oleh gubernur melalui rekomendasi bupati/wali kota dan
pertimbangan dewan pengupahan provinsi berdasarkan survei mengenai kebutuhan hidup layak
(KHL). Penghitungan ini menuai pro-kontra karena nilai UMK. (Upah di beberapa kabupaten/kota,
misalnya, masih lebih kecil daripada kebutuhan hidup layak.) Ada juga komponen yang dijadikan
perhitungan kebutuhan hidup layak versi pemerintah tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh
pihak pekerja.
Ada sesat pikir dalam penentuan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Hal ini
tertuang dalam pasal 43 (2) PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Pasal ini menjelaskan
kebutuhan hidup layak yang dijadikan pertimbangan adalah standar untuk satu orang pekerja
lajang selama satu bulan.
Sementara banyak pekerja tidak selalu mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri,
tapi juga untuk anggota keluarga seperti istri dan anak (apabila sudah menikah), atau orang tua
dan sanak saudara (apabila belum menikah). Tanggungan seperti ini tidak diperhitungkan dalam
penentuan upah minimum.
Walaupun sudah tertera bahwa standar minimal pengupahan adalah untuk satu orang pekerja
lajang selama satu bulan, ternyata tidak semua daerah mengikuti peraturan ini.
Bila UMK dengan biaya hidup di masing-masing kota/kabupaten di Pulau Jawa dibandingkan,
akan terlihat ketimpangan di berbagai kota/kabupaten.
Untuk satu pekerja lajang tanpa memiliki tanggungan anak atau istri, beberapa kota/kabupaten
di Pulau Jawa tidak layak dihuni karena biaya hidup lebih tinggi dibandingkan upah minimum
yang diterima pekerja. Daerah ini adalah Bangkalan dan Sampang di Jawa Timur, Purworejo,
Wonosobo, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah, dan Seluruh Provinsi DI
Yogyakarta.
Seluruh Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur,
layak untuk dihuni jika dilihat dari kelayakan upahnya. Tapi, apabila UU Cipta Kerja berlaku dan
upah minimum menyesuaikan provinsi, akan terjadi penurunan di beberapa daerah.
Tangerang Selatan di Banten, sebagian besar Jawa Barat seperti Kota Bandung, Kota Bekasi,
Karawang, Kota Cimahi, Kota Depok, Purwakarta, Subang, dan Sumedang, beberapa daerah di
Jawa Timur seperti Gresik, Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, dan Sidoarjo,
mengalami penurunan drastis dari layak menjadi tidak layak.
Di daerah-daerah yang upah pekerjanya sekarang tidak layak, bila RUU Cipta Kerja disahkan,
nominal upahnya semakin tidak layak alias amblas.
Mengingat rezim pengupahan di Indonesia hanya menghitung kebutuhan untuk satu orang,
maka bagi pekerja yang memiliki tanggungan seperti anak atau pasangan tidak bekerja akan
sangat berat hidupnya. Dalam kondisi sekarang, UMK di banyak daerah sudah tidak layak untuk
menghidupi kondisi orang tua tunggal.
Bekasi, Kota Bekasi, Bogor, dan Kota Bogor di Jawa Barat, Kota Cilegon, Serang, Kota Serang,
Tangerang, dan Kota Tangerang di Banten, dan DKI Jakarta masih memberi upah layak dengan
478
