Page 480 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 480

selisih lumayan besar. Di banyak daerah lain, situasinya antara cukup layak dengan selisih kecil,
              atau tidak layak sama sekali.
              Bila Omnibus Law Cipta Kerja berlaku, tak satu pun daerah di Pulau Jawa yang memberi upah
              layak bagi orang tua tunggal.

              Maka, dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang, politik pengupahan sebetulnya sudah bikin
              remuk  keluarga-keluarga  pekerja.  Kita  tahu  ada  peningkatan  angka  perceraian  di  berbagai
              daerah selama pandemi. Ia memunculkan banyak orang tua tunggal yang harus menanggung
              kehidupan anaknya.

              Rezim  pengupahan  sekarang  sama  sekali  tidak  layak  bagi  pekerja  yang  menjadi  orang  tua
              tunggal  dengan  dua  anak  di  Pulau  Jawa.  Jika  UU  Cipta  Kerja  berlaku,  kondisinya  bisa  bikin
              jongkok keluarga-keluarga ini.

              Bagi pasangan menikah yang salah satunya tidak bekerja, berlaku perhitungan upah yang sama
              dengan orang tua tunggal, karena hanya satu orang menerima upah sementara ia juga (harus)
              menanggung pasangan tidak bekerja.

              Dalam kondisi pandemi, menurut  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,  ada sedikitnya 3,5
              juta pekerja yang di-PHK maupun dirumahkan per 31 Juli 2020. Kondisi ini turut menambah
              salah satu pasangan (atau bahkan keduanya) tidak bekerja. Ia jelas bikin jongkok pendapatan
              rumah tangga.

              Serang, Kota Serang, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon di Banten, serta sedikit
              daerah  di  Jawa  Barat  seperti  Bekasi,  Kota  Bekasi,  Bogor,  Kota  Bogor, dan  Sukabumi,  masih
              memiliki upah layak. Namun, kondisi ini berubah jika UU Cipta Kerja berlaku.

              Apabila pasangan kelas pekerja ini memiliki anak, tanggungan itu tentu menambah pengeluaran
              keluarga, maka tak ada daerah di Pulau Jawa memiliki upah layak, sebelum maupun sesudah
              UU Cipta Kerja.

              Jember dan Jombang di Jawa Timur memiliki warna lebih terang karena selisih upahnya lebih
              kecil, tapi besaran penghasilan rumah tangganya masih lebih kecil dibandingkan pengeluaran
              rumah tangga.

              Untuk bisa hidup layak dengan upah minimum, dalam rezim pengupahan di Indonesia, pasangan
              suami-istri harus sama-sama bekerja. Ia berlaku bagi pasangan non-suami-istri, atau adik-kakak,
              orang tua-anak yang sudah bekerja, dengan menggabungkan penghasilan maupun pengeluaran
              rumah tangga sehingga lebih irit.

              Dalam komposisi rumah tangga seperti ini, hampir seluruh daerah di Pulau Jawa layak untuk
              ditinggali. Beberapa daerah dengan upah tidak layak adalah Purworejo, Wonosobo, Magelang,
              dan Kota Magelang di Jawa Tengah, serta Banyuwangi dan Sampang di Jawa Timur. Situasi
              berbeda untuk seluruh provinsi Yogyakarta: mengandalkan upah semata, dengan skema di atas,
              tetap saja tidak layak dihuni.

              Ketika  Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja  diberlakukan,  pendapatan  rumah  tangga  di  beberapa
              daerah akan menurun secara drastis. Di antaranya Kota Tangerang Selatan di Banten, serta
              Bandung,  Bandung  Barat,  Kota  Bandung,  Bekasi,  Kota  Bekasi,  Kota  Cimahi,  Kota  Depok,
              Purwakarta, Subang, dan Sumedang di Jawa Barat.

              Bila  bertambah  ada  anggota  keluarga  tidak  bekerja  ke  dalam  tanggungan  rumah  tangga,
              pengeluaran rumah tangga juga akan bertambah, tanpa ada pendapatan tambahan.




                                                           479
   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485