Page 480 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 480
selisih lumayan besar. Di banyak daerah lain, situasinya antara cukup layak dengan selisih kecil,
atau tidak layak sama sekali.
Bila Omnibus Law Cipta Kerja berlaku, tak satu pun daerah di Pulau Jawa yang memberi upah
layak bagi orang tua tunggal.
Maka, dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang, politik pengupahan sebetulnya sudah bikin
remuk keluarga-keluarga pekerja. Kita tahu ada peningkatan angka perceraian di berbagai
daerah selama pandemi. Ia memunculkan banyak orang tua tunggal yang harus menanggung
kehidupan anaknya.
Rezim pengupahan sekarang sama sekali tidak layak bagi pekerja yang menjadi orang tua
tunggal dengan dua anak di Pulau Jawa. Jika UU Cipta Kerja berlaku, kondisinya bisa bikin
jongkok keluarga-keluarga ini.
Bagi pasangan menikah yang salah satunya tidak bekerja, berlaku perhitungan upah yang sama
dengan orang tua tunggal, karena hanya satu orang menerima upah sementara ia juga (harus)
menanggung pasangan tidak bekerja.
Dalam kondisi pandemi, menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, ada sedikitnya 3,5
juta pekerja yang di-PHK maupun dirumahkan per 31 Juli 2020. Kondisi ini turut menambah
salah satu pasangan (atau bahkan keduanya) tidak bekerja. Ia jelas bikin jongkok pendapatan
rumah tangga.
Serang, Kota Serang, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon di Banten, serta sedikit
daerah di Jawa Barat seperti Bekasi, Kota Bekasi, Bogor, Kota Bogor, dan Sukabumi, masih
memiliki upah layak. Namun, kondisi ini berubah jika UU Cipta Kerja berlaku.
Apabila pasangan kelas pekerja ini memiliki anak, tanggungan itu tentu menambah pengeluaran
keluarga, maka tak ada daerah di Pulau Jawa memiliki upah layak, sebelum maupun sesudah
UU Cipta Kerja.
Jember dan Jombang di Jawa Timur memiliki warna lebih terang karena selisih upahnya lebih
kecil, tapi besaran penghasilan rumah tangganya masih lebih kecil dibandingkan pengeluaran
rumah tangga.
Untuk bisa hidup layak dengan upah minimum, dalam rezim pengupahan di Indonesia, pasangan
suami-istri harus sama-sama bekerja. Ia berlaku bagi pasangan non-suami-istri, atau adik-kakak,
orang tua-anak yang sudah bekerja, dengan menggabungkan penghasilan maupun pengeluaran
rumah tangga sehingga lebih irit.
Dalam komposisi rumah tangga seperti ini, hampir seluruh daerah di Pulau Jawa layak untuk
ditinggali. Beberapa daerah dengan upah tidak layak adalah Purworejo, Wonosobo, Magelang,
dan Kota Magelang di Jawa Tengah, serta Banyuwangi dan Sampang di Jawa Timur. Situasi
berbeda untuk seluruh provinsi Yogyakarta: mengandalkan upah semata, dengan skema di atas,
tetap saja tidak layak dihuni.
Ketika Omnibus Law RUU Cipta Kerja diberlakukan, pendapatan rumah tangga di beberapa
daerah akan menurun secara drastis. Di antaranya Kota Tangerang Selatan di Banten, serta
Bandung, Bandung Barat, Kota Bandung, Bekasi, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Depok,
Purwakarta, Subang, dan Sumedang di Jawa Barat.
Bila bertambah ada anggota keluarga tidak bekerja ke dalam tanggungan rumah tangga,
pengeluaran rumah tangga juga akan bertambah, tanpa ada pendapatan tambahan.
479