Page 481 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 481
Beberapa daerah masih memiliki upah layak jika dalam rumah tangganya ada tambahan
tanggungan satu anak. Tapi, banyak kota besar di Pulau Jawa yang sulit menangung satu anak
sekalipun pasangan sama-sama bekerja. Misalnya Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Garut,
Subang, Sumedang, dan Kota Cimahi di Jawa Barat, Banjarnegara, Banyumas, Batang,
Kebumen, Kendal, Kota Salatiga, dan Temanggung di Jawa Tengah, Pamekasan, Lamongan, dan
Kota Mojokerto di Jawa Timur. Sementara daerah-daerah lain seperti Yogyakarta, serta Magelang
dan Kota Magelang di Jawa Tengah, sudah buruk kondisinya sejak awal.
Perubahan komposisi rumah tangga, kondisi pandemi COVID-19, maupun Omnibus Law Cipta
Kerja hanya semakin memperburuk keadaan itu.
Jika rumah tangga pekerja yang mengandalkan upah minimum semata harus menanggung dua
anak, hanya sedikit daerah yang masih layak ditinggali. Di kawasan Jabodetabek, hanya
Tangerang, Kota Tangerang, Bekasi, Kota Bekasi, Bogor, dan Kota Bogor yang upahnya masih
layak untuk menghidupi dua orang dewasa dan dua anak.
Sukabumi di Jawa Barat, Jember, Jombang, Pasuruan, dan Kota Pasuruan di Jawa Timur adalah
segelintir daerah yang masih layak ditinggali dengan upah minimum dengan kondisi di atas (dua
orang dewasa bekerja menanggung dua anak). Tapi, bila Omnibus Law Cipta Kerja berlaku, tidak
ada satu daerah pun di Pulau Jawa yang memiliki upah layak.
Thus , kondisi keluarga-keluarga pekerja akan menghadapi kehidupan yang jongkok, amblas,
dan remuk di bawah rezim pengupahan UU Cipta Kerja.
Metodologi Visualisasi di atas membandingkan antara upah minimum kabupaten/kota (UMK)
dan upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh gubernur di masing-masing provinsi di
Pulau Jawa, dengan biaya hidup berdasarkan Survei Biaya Hidup oleh Badan Pusat Statistik.
Survei biaya hidup yang digunakan adalah rilis 2012, lalu perhitungannya memakai nilai Indeks
Harga Konsumen 2018 (2012=0) dan IHK 2020 (2018=0).
SBH 2012 hanya melakukan survei di 82 kota/kabupaten secara nasional; 33 ibu kota provinsi
dan 49 kota lainnya. Di antara itu hanya 26 kota/kabupaten di Pulau Jawa. Data ini diinterpolasi
secara spasial demi mendapatkan nilai perkiraan biaya hidup di Pulau Jawa, selain 26 daerah
yang disurvei oleh BPS. [Datanya bisa lihat di sini .] Nilai pengeluaran rumah tangga dalam
survei biaya hidup adalah nilai rata-rata dari satu keluarga dengan rata-rata sekitar 4 anggota
keluarga. Angka ini dibagi dengan jumlah anggota keluarga untuk mendapatkan biaya hidup per
kapita di masing-masing daerah. Tidak ada penjelasan rinci mengenai biaya hidup untuk anak
maupun dewasa di dalam SBH 2012. Maka, angka biaya hidup per kapita dianggap setara untuk
semua kelompok umur.
Plin-plan Nama Omnibus Law RUU Cilaka Abaikan Protes Buruh, Puan: Pembahasan Omnibus
Law Ciptaker Lanjut Ratusan Pendeta Dukung Demo Tolak Omnibus Law & Sahkan RUU
PKS Watak Cilaka Omnibus Law: Memuluskan PHK Massal.
Baca juga artikel terkait OMNIBUS LAW atau tulisan menarik lainnya Louis Lugas Wicaksono
(tirto.id - Ekonomi ) Penulis: Louis Lugas Wicaksono Editor: Windu Jusuf
480
