Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 52
"Jadi pemerintah akan semakin konservatif dalam menggunakan insentif-insentif perpajakan.
Khususnya juga mengevaluasi perpajakan yang tidak terlalu banyak yang digunakan, khususnya
yang PPh 21. PPh 21 itu sekitar Rp 25 miliar, itu tidak terpakai banyak, itu sudah dialokasikan
untuk pengeluaran, termasuk subsidi upah," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu
Febrio Nathan Kacaribu, pekan lalu.
Awalnya, stimulus PPh 21 tersebut ditujukan bagi pekerja, dan bukan untuk operasional
perusahaan. Di mana, karyawan mendapatkan relaksasi PPh 21 yang ditanggung pemerintah (P-
DTP). Namun karena ada kendala, maka pemerintah mengalihkan pada subsidi gaji untuk
karyawan dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta.
"Ada kendala masalah administrasi dan masalah teknisnya. Sehingga sekarang lebih masuk akal
kalau kita alihkan itu langsung dalam bentuk subsidi gaji melalui BPJS ketenagakerjaan yang
lebih bagus (database-nya)," ujar Febrio. (3/mohar/fba)
51
