Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 59
makan sehari-hari keluarga," katanya. Kebanyakan usaha ultramikro belum memiliki rekening
bank.
Luput
Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan anggaran yang besar untuk membantu masyarakat
selama pandemi Covid-19. Total biaya penanganan Covid-19 mencapai Rp 695,2 triliun, terdiri
dari anggaran program kesehatan Rp 87,55 triliun dan program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) senilai Rp 607,65 triliun. Dalam program PEN, anggaran terbesar ditujukan untuk
perlindungan sosial Rp 203,9 triliun dan dukungan UMKM Rp 123,46 triliun.
Karena termasuk kelompok berpenghasilan rendah dan miskin, sebagian pelaku usaha ultramikro
telah terpapar bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, kartu sembako, bansos tunai,
BLT dana desa, dan bantuan beras. Namun, hasil pemantauan di lapangan, tetap masih banyak
yang luput dari bantuan.
Sementara itu, program Kartu Prakerja juga belum efektif menjaring usaha ultramikro dan
pekerja informal lainnya. Menteri Ketenagakerja an Ida Fauziyah, pekan lalu, menyampaikan,
pemerintah akan mencari solusi terbaik untuk pekerja informal, khususnya mereka yang tidak
terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Solusi itu, misalnya, mereka
bisa diprioritaskan masuk program Kartu Prakerja yang telah masuk gelombang V.
Banyak juga usaha ultramikro yang luput dari program dukungan UMKM, seperti subsidi bunga
kredit, penjaminan kredit modal kerja, dan insentif pajak. Sebab, usaha ultramikro umumnya
bukan nasabah bank dan bukan wajib pajak.
Modal kerja
Untuk menyasar usaha ultramikro, pemerintah kemudian menganggarkan hibah berupa dana
tunai senilai Rp 2,4 juta per pelaku usaha. Program yang dinamakan Bantuan Presiden (Banpres)
Produktif itu akan disalurkan langsung ke rekening penerima untuk tambahan modal kerja. Pada
tahap awal, dana yang dianggarkan Rp 22 triliun untuk 9,1 juta usaha mikro dan ultramikro.
Namun, pendataan usaha ultramikro menjadi tantangan dalam implementasinya.
"Kami meminta dinas di setiap kabupaten kota yang membidangi koperasi dan UMKM
menggerakkan RT RW agar warga setempat yang memang layak menerima bantuan itu segera
membuka rekening. Pendataan ini masih berlangsung, dan sudah ada 1 juta pelaku usaha yang
dananya sudah ada di rekening masing-masing," kata Rully.
Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan,
target Banpres Produktif adalah pelaku usaha yang belum mendapatkan pembiayaan perbankan.
"Ini untuk mendukung transformasi UMKM Indonesia agar terdata, terhubung ke perbankan dan
lembaga pembiayaan, hingga bisa masuk ke dalam ekosistem perbankan. Dengan demikian,
UMKM sebagai kekuatan ekonomi nasional kita akan semakin kokoh," kata Budi. (SHR/ERK/FAJ)
58