Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 59

makan sehari-hari keluarga," katanya. Kebanyakan usaha ultramikro belum memiliki rekening
              bank.
              Luput

              Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan anggaran yang besar untuk membantu masyarakat
              selama pandemi Covid-19. Total biaya penanganan Covid-19 mencapai Rp 695,2 triliun, terdiri
              dari anggaran program kesehatan Rp 87,55 triliun dan program Pemulihan Ekonomi Nasional
              (PEN)  senilai  Rp  607,65  triliun.  Dalam  program  PEN,  anggaran  terbesar  ditujukan  untuk
              perlindungan sosial Rp 203,9 triliun dan dukungan UMKM Rp 123,46 triliun.

              Karena termasuk kelompok berpenghasilan rendah dan miskin, sebagian pelaku usaha ultramikro
              telah terpapar bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, kartu sembako, bansos tunai,
              BLT dana desa, dan bantuan beras. Namun, hasil pemantauan di lapangan, tetap masih banyak
              yang luput dari bantuan.

              Sementara  itu,  program  Kartu  Prakerja    juga  belum  efektif  menjaring  usaha  ultramikro  dan
              pekerja informal lainnya. Menteri Ketenagakerja an Ida Fauziyah, pekan lalu, menyampaikan,
              pemerintah akan mencari solusi terbaik untuk pekerja informal, khususnya mereka yang tidak
              terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Solusi itu, misalnya, mereka
              bisa diprioritaskan masuk program Kartu Prakerja yang telah masuk gelombang V.
              Banyak juga usaha ultramikro yang luput dari program dukungan UMKM, seperti subsidi bunga
              kredit, penjaminan kredit modal kerja, dan insentif pajak. Sebab, usaha ultramikro umumnya
              bukan nasabah bank dan bukan wajib pajak.

              Modal kerja

              Untuk menyasar usaha ultramikro, pemerintah kemudian menganggarkan hibah berupa dana
              tunai senilai Rp 2,4 juta per pelaku usaha. Program yang dinamakan Bantuan Presiden (Banpres)
              Produktif itu akan disalurkan langsung ke rekening penerima untuk tambahan modal kerja. Pada
              tahap awal, dana yang dianggarkan Rp 22 triliun untuk 9,1 juta usaha mikro dan ultramikro.
              Namun, pendataan usaha ultramikro menjadi tantangan dalam implementasinya.

              "Kami  meminta  dinas  di  setiap  kabupaten  kota  yang  membidangi  koperasi  dan  UMKM
              menggerakkan RT RW agar warga setempat yang memang layak menerima bantuan itu segera
              membuka rekening. Pendataan ini masih berlangsung, dan sudah ada 1 juta pelaku usaha yang
              dananya sudah ada di rekening masing-masing," kata Rully.

              Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan,
              target Banpres Produktif adalah pelaku usaha yang belum mendapatkan pembiayaan perbankan.
              "Ini untuk mendukung transformasi UMKM Indonesia agar terdata, terhubung ke perbankan dan
              lembaga pembiayaan, hingga bisa masuk ke dalam ekosistem perbankan. Dengan  demikian,
              UMKM sebagai kekuatan ekonomi nasional kita akan semakin kokoh," kata Budi. (SHR/ERK/FAJ)

















                                                           58
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64