Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

JAGA JUGA PEKERJA INFORMAL

Bantuan pemerintah bagi pekerja bergaji bersih di bawah Rp 5 juta per bulan menuai reaksi.
Pemerintah diharapkan memberi bantuan serupa bagi pekerja informal agar daya beli mereka
tetap terja ga.

Pemberian bantuan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji Bagi Pekerja/Buruh dalam
Penanganan Dampak Covid-19. Nilai bantuan Rp 600.000 per bulan, yang akan diberikan selama
empat bulan, langsung ke rekening pekerja.

Kriteria pekerja yang mendapat subsidi ini, antara lain terdaftar sebagai peserta aktif BP
Jamsostek dan masih aktif sebagai peserta atau mengiur hingga Juni 2020. Pekerja/buruh
penerima upah yang dimaksud adalah pekerja formal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 13,103 juta penduduk Indonesia yang bekerja
per Februari 2020. Dari jumlah itu, sekitar 56,5 persen di antaranya adalah pekerja informal dan
43,5 persen sisanya adalah pekerja formal.

Bilal A Makayasa (27), pekerja yang tinggal di Jawa Barat dan pegiat komunitas pekerja informal,
berpendapat, pekerja informal lebih membutuhkan bantuan tunai pemerintah. Pegawai swasta
masih mendapat penghasilan rutin, sedangkan pekerja informal tak menentu. Apalagi, ada
kelompok pekerja informal di bidang kreatif yang bergantung pada aktivitas fisik, yang
kehilangan proyek akibat p and e mi Covid-19. Akibatnya, mereka tidak memiliki penghasilan.

"Angka Rp 5 juta dan Rp 600.000 memiliki nilai riil yang berbeda-beda di setiap daerah. Artinya,
besaran kedua aspek ini semestinya berbeda-beda di tingkat provinsi. Agar efektif, program ini
sebaiknya juga mempertimbangkan jumlah tanggungan calon penerima bantuan," katanya
kepada Kompas, Minggu (23/8/2020).

Adapun Dita Amallya (25), pegawai swasta yang tinggal di DKI Jakarta, menyoroti ketepatan
sasaran penerima bantuan, salah satunya kriteria yang mengharuskan calon penerima menjadi
anggota BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, justru pekerja yang tidak menjadi anggota BPJS
Ketenagakerjaan yang lebih memerlukan bantuan gaji atau upah.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menilai,
pekerja informal mestinya juga memperoleh bantuan tunai dari pemerintah agar daya beli
mereka dapat terjaga. "Tenaga kerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
umumnya bersifat informal. UMKM pun banyak menyerap tenaga kerja ," ujarnya.

Ikhsan menambahkan, jika diperluas untuk pekerja informal, mekanisme pendataannya cukup
menggunakan kartu tanda penduduk. Selain itu, harus diverifikasi agar tepat sasaran.

Sampai dengan Jumat (21/8) siang, BP Jamsostek sudah mengumpulkan 13,6 juta nomor
rekening pekerja bergaji bersih di bawah Rp 5 juta per bulan. Secara keseluruhan, sebanyak
15,7 juta peserta aktif BP Jamsostek ditargetkan sebagai calon penerima bantuan.

Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan, perlu proses validasi berlapis untuk
memastikan bantuan tepoat sasaran (Kompas, 22/8). Bantuan ini bertujuan menjaga daya beli
pekerja. Dengan demikian, konsumsi rumah tangga atau konsumsi masyarakat, sebagai
penopang utama produk domestik bruto (PDB) Indonesia, terjaga.

Pada triwulan 11-2020, konsumsi rumah tangga yang berperan 57,85 persen terhadap PDB
Indonesia, tumbuh minus 5,51 persen. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi RI pada April-Juni 2020
terempas ke minus 5,32 persen.

62