Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 156
Hak pekerja yang dirumahkan
Pekerja yang dirumahkan masih memiliki status sebagai pekerja dan terikat hubungan kerja
dengan perusahaan, sehingga tetap berhak atas hak-haknya sebagai pekerja, termasuk soal
upah.
Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 88A ayat (1) UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa
hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh
dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.
Dengan demikian, apabila tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama, maka pekerja/buruh yang dirumahkan masih berhak atas upah.
Maka berdasarkan ketentuan tersebut dibutuhkan kebijaksanaan dari pihak perusahaan dan
pekerja dalam menyikapi permasalahan Pandemi Covid-19 demi keberlangsungan dunia usaha.
Pada satu sisi perlu diperhatikan pelaksanaan kegiatan usaha yang terkontrol guna melindungi
karyawan agar tidak terinfeksi Covid-19, serta menghindari meluasnya wabah Covid-19.
Di sisi lain tetap memperhatikan kebutuhan dasar pekerja untuk kehidupan yang layak melalui
pemberian upah di mana seluruhnya dapat tergambar dalam kesepakatan bersama yang dibuat.
Bagaimana jika karyawan tidak dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan bersama, atau
Perusahaan tidak membayarkan sama sekali upah Pekerja?
Jalur hukum yang dapat dilakukan oleh karyawan berdasarkan Undang Undang No 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (“UU PPHI”) terdiri dari tiga tahap yang harus
dilakukan secara berurutan.
Pada tahap pertama merupakan Jalur Bipartit, yakni perundingan antara pekerja dengan
pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (perselisihan hak antara
pekerja dengan pengusaha).
Tahap kedua adalah Jalur Tripartit, yakni penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan
pengusaha, dengan dimediasi oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
Tahap Ketiga adalah Jalur Pengadilan Hubungan Industrial. Tahap ini merupakan jalur yang
dapat ditempuh oleh pekerja/pengusaha melalui mekanisme gugatan yang didaftarkan di
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
pekerja/buruh bekerja.
155
