Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 154
Judul Karyawan Dirumahkan karena Pandemi Covid-19, Bagaimana Hak
Upahnya?
Nama Media kompas.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/U https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/20/060000180/k
RL aryawan-dirumahkan-karena-pandemi-covid-19-bagaimana-hak
Jurnalis Yohanes S. Hasiando Sinaga
Tanggal 2021-07-20 06:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Di tengah pandemi Covid-19, banyak perusahaan mengambil kebijakan “merumahkan” karyawan
dengan berbagai alasan. Apalagi, di saat pemberlakuan Pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) Darurat.
KARYAWAN DIRUMAHKAN KARENA PANDEMI COVID-19, BAGAIMANA HAK
UPAHNYA?
Di tengah pandemi Covid-19, banyak perusahaan mengambil kebijakan “merumahkan” karyawan
dengan berbagai alasan.
Apalagi, di saat pemberlakuan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.
Dalam penerapan PPKM Darurat di berbagai daerah, sebagian sektor usaha nonesensial dan
nonkritikal dilarang beroperasi di kantor. Imbasnya, salah satunya terhadap karyawan.
Bagaimana aturan “merumahkan” karyawan?
Pada dasarnya, baik pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU
Ketenagakerjaan”) maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU
Cipta Kerja”) yang mengubah sebagian ketentuan UU Ketenagakerjaan, tidak mengatur secara
spesifik mengenai pekerja yang dirumahkan.
Dalam hal karyawan tidak bekerja, UU menganut penggunaan istilah Istirahat, baik itu harian
maupun mingguan, cuti maupun istirahat panjang (Pasal 79 UU UU Cipta Kerja), termasuk
terhadap pekerja wanita yang melahirkan maupun keguguran (Pasal 82 UU Ketenagakerjaan).
Dari sisi Perusahaan terdapat istilah Penutupan Perusahaan (Lock Out) yang merupakan hak
dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan
pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan (Pasal 146 UU Ketenagakerjaan).
153
