Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

ANGGOTA DPR KECAM PERUSAHAAN UBAH STATUS PEKERJA JADI KONTRAK SAAT
PANDEMI
Serikat buruh menyampaikan banyak perusahaan yang mengubah status para pekerja menjadi
kontrak sehingga buruh terpaksa bekerja meski terkonfirmasi positif COVID-19 karena khawatir
gaji dipotong. Anggota DPR mengecam perusahaan-perusahaan yang mengubah status
pegawainya di tengah masa sulit ini.

"Pemerintah sudah banyak membuat kebijakan yang meringankan pengusaha antara lain insentif
pajak, jadi menurut saya pekerja/buruh tidak boleh dijadikan alasan kesulitan di saat kondisi
pandemi ini dengan mengubah status mereka. Karena para pekerja juga merasakan dampak
yang lain juga saat ini," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari, ketika
dihubungi detikcom, Senin (19/7/2021).

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh P Daulay meminta Kementerian
Ketenagakerjaan mengawasi perubahan status buruh. Perubahan status tersebut, jelas Saleh,
tidak dibenarkan.

"Perubahan itu kan dimaksudkan untuk penghematan. Secara tidak langsung, perusahaan dapat
memperkecil pengeluaran karena hanya membayar gaji sesuai dengan jam kerja buruh," tutur
Saleh kepada detikcom.

"Dalam kasus seperti ini, sebaiknya pihak serikat pekerja dapat melaporkan kepada kemenaker.
Kemenaker harus mampu menjembatani pekerja dan pengusaha. Tidak dibenarkan jika ada
pihak yang mengeksploitasi pihak lain," lanjutnya.
Perubahan status ini, terang Saleh, membuat para pekerja memaksakan bekerja. Pasalnya,
dengan perubahan status itu, pekerja akan dibayar harian. Sehingga, pekerja yang sakitpun
terpaksa bekerja agar tidak dipotong gajinya.

"Satu-satunya harapan yang bisa menyelesaikan ini adalah pemerintah. Kemenaker harus
menjemput bola. Harus aktif melakukan koordinasi dengan serikat pekerja. Jika ada hal-hal yang
dinilai merugikan pekerja, harus segera diadvokasi," pungkas Saleh.

Buruh Terpaksa Bekerja Meski COVID

Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti mengatakan saat
ini banyak perusahaan yang mengubah status buruhnya menjadi pekerja kontrak atau borongan.
Dengan perubahan status itu membuat pemberian upah buruh sesuai dengan absensi harian
kerjanya.

Maka bila tidak masuk kerja mereka khawatir tidak dapat upah. Dari situ lah para buruh memaksa
diri untuk tetap bekerja meskipun positif COVID-19.
"Pekerja kontrak dan borongan akan terpaksa tetap bekerja, meski sakit, karena takut kehilangan
upah. Klaster pabrik sangat agresif, buruh TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit), dalam dua
minggu saja di Cakung, Tangerang, Subang, dan Solo ribuan anggota kita terpapar," ungkap
Dian dalam konferensi pers virtual, Senin (19/7/2021).

148