Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

"Keluarkan Permenaker darurat Covid yang mengatur kerja bergilir, bukan WFH, dan tidak boleh
ada potong upah. Dengan demikian, ledakan PHK bisa dihindari," ucap Said dikutip dari Antara,
Selasa (20/7/-2021).

Menurut dia, kebijakan PPKM darurat yang berlaku selama dua pekan di Jawa dan Bali telah
mempersempit ruang gerak industri manufaktur akibat adanya pembatasan aktivitas para
pekerja. Hal ini diperparah oleh tingkat penderita Covid-19 klaster pabrik yabg berada di atas
10%. Akibatnya, puluhan ribu pekerja harus menjalani isolasi mandiri. Sebagian besar tanpa
pasokan obat dan vitamin.

"Karena isoman, pabrik diliburkan karena tidak mungkin pabrik melakukan work from home,
tetapi hanya bisa jam kerja bergilir," kata Said.

Kondisi ini menyebabkan banyak pabrik yang libur karena buruhnya menjalani isolasi mandiri.
Akibatnya, target produksi akan menurun. Hal yang paling mungkin dilakukan oleh perusahaan
adalah merumahkan karyawan dengan memotong gaji mereka.
Jika produksi terus turun, bisa jadi langkah selanjutnya yang diambil adalah melakukan
pemutusan hubungan kerja. Apalagi jika kasus penularan Covid 19 kian meningkat dan arus kas
dan terganggu.

"Banyak manajemen perusahaan yang mengajak berunding serikat pekerja untuk persiapan
efisiensi perusahaan dengan cara mengurangi jumlah buruh atau PHK bertahap," tutur Said.

Obat

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa buruh yang sedang menjalani isolasi mandiri perlu diberi
vitamin dan obat gratis dari BPJS Kesehatan agar mereka segera sembuh dan masuk kerja.

Selain itu, program vaksinasi gratis perlu dipercepat dan diperbanyak dengan menyasar kalangan
buruh untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity.

Pemerintah berencana memperpanjang masa PPKM darurat Jawa dan Bali hingga akhir bulan
Juli. Namun, hingga kini, pemerintah belum juga memutuskan secara resmi arah kebijakan yang
akan diambil tentang masa PPKM darurat selanjutnya.

Pemerintah masih mencari formula yang tepat agar kebijakan pembatasan aktivitas tidak
berdampak buruk terhadap masyarakat, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Sejumlah
ekonom menyarankan agar kebijakan itu tidak diperpanjang karena dapat mengganggu stabilitas
ekonomi nasional. Sementara itu, sejumlah epidemiolog justru menyarankan agar PPKM darurat
diperpanjang guna menekan angka penularan virus corona. (Kismi Dwi Astuti)***

22