Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

PENGUSAHA MINTA SUBSIDI GAJI

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengucurkan subsidi gaji dan
bantuan subdisi upah (BSU) untuk membantu pengusaha menjalankan bisnis sekaligus karyawan
di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Saat ini, program
BSU masih disusun kementerian/kembaga (K/L). Pengusaha meminta BSU segera dicairkan lagi.

Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah DPN Apindo Adi Mahfiidz
Wuhadji mengatakan, BSU sangat dibutuhkan selama PPKM darurat. Sebab, PPKM darurat
menganggu aktivitas produksi di dalam negeri.

Namun, dia menilai, PPKM darurat diperlukan untuk menekan kasus baru Covid-19. Adapun BSI
disesuaikan dengan upah yang berlaku di daerah.

"Jika pemerintah bisa memberikan suatu solusi yang terbaik, entah itu BLT (bantuan langsung
tunai) atau bansos (bantuan sosial) kepada karyawan, ini sangat baik dan menjadi solusi juga
untuk pengusaha," ucap dia kepada Investor Daily, Senin (19/7).

Adi menilai, pengusaha tidak keberatan dengan PPKM darurat selama 15 hari kerja ataupun
karantina wilayah (lockdown), asalkan ada solusi yang terbaik dan tidak parsial. Artinya,
pemerintah tidak tanggung-tanggung, sehingga dunia usaha bisa memastikan keberlangsungan
usaha, begitu juga dengan karyawan.

"Sebab, karyawan juga mencari uang untuk menghidupi anak dan istri. Saya kira hal ini juga
harus dikawal bersama. Kita harus pastikan, PPKM sesuai dengan harapan kita semua," ucap
dia.

Adi mengungkapkan, selain BSU, yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan subsidi gaji.
Subsidi gaji juga sesuai dengan amanah UU Cipta Kerja, yang mengatur kebijakan un-
employment benefit. Apalagi, selama ini pekerja membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
"Apakah memungkinkan ada subsidi gaji dari BPJS TK? Subsidinya tidak perlu per bulan, tetapi
sesuai dengan kebijakan PPKM," ucap Adi.

Apindo, kata dia, juga berharap adanya stimulus atau relaksasi dari perbankan. Pemerintah
memang telah memberikan kebijakan relaksasi di perbankan. Tetapi pada kenyataannya, saat
pengusaha mengajukan kredit modal kerja maupun kredit investasi saat pandemi, justru malah
sulit.

"Pemerintah sudah bagus, tetapi begitu proses di perbankan kurang optimal. Ujung-ujungnya
bank menanyakan usaha calon debitor layak atau tidak. Padahal, seharusnya tidak begini," ucap
Adi.

Adi juga menyoroti dampak meger beberapa bank BUMN syariah ke Bank Syariah Indonesia
(BSI). Langkah tersebut membuat BSI mengurangi cabang-cabang bank-bank yang telah
bergabung.

"Alhasil, reviewing pengajuan permodalan otomatis terhambat. Pemerintah memang sudah
memberikan kemudahan di perbankan, tetapi kenyataanya tidak semudah itu," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman
Simanjo-rang menerangkan, arus kas pengusaha sudah sangat tipis. Itu artinya, jika PPKM
darurat ini diperpanjang, pengusaha tidak bisa membukukan pendapatan, sedangkan biaya
operasional tetap keluar.

25