Page 276 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

Ringkasan

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan seluruh pengawas
ketenagakerjaan di tingkat kabupatan dan kota di seluruh Indonesia agar turun langsung ke
perusahaan-perusahaan terutama perusahaan garmen dan tekstil. Tujuannya agar pihak
perusahaan tidak menindas para pekerja dan buruh di saat pandemic Covid-19 ini. Demikian
benang merah diskusi virtual Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Tekstil, Garmen,
Sepatu dan Kulit, Senin (19/7/2021).

PEMERINTAH HARUS AWASI PERUSAHAAN AGAR TAK MENINDAS PEKERJA SAAT
PANDEMI COVID-19

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan seluruh pengawas
ketenagakerjaan di tingkat kabupatan dan kota di seluruh Indonesia agar turun langsung ke
perusahaan-perusahaan terutama perusahaan garmen dan tekstil. Tujuannya agar pihak
perusahaan tidak menindas para pekerja dan buruh di saat pandemic Covid-19 ini.

Demikian benang merah diskusi virtual Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Tekstil,
Garmen, Sepatu dan Kulit, Senin (19/7/2021).

Tampil sebagai pembicara dalam acara itu adalah Sekjen Gabungan Serikat Buruh Indonesia,
Emelia Yanti Siahaan; Pengurus Serikat Pekerja Nasional (SPN), Sumiyati; Pimpinan Pusat
Federasi Serikat Pekerja Indonesia, Dion Untung Wijaya; Sekjen Sebumi, Susi Rahayu Transiska.

Dion Untung Wijaya mengatakan, sejak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta
aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 diberlakukan, para
pengusaha sungguh memberlakukan pekerja dan buruh secara tidak manusiawi.
Di mana sebelumnya, pekerja dan buruh dengan status pekerja dan buruh tetap, namun setelah
UU Cipta diberlakukan semuanya menjadi pekerja kontrak. “Ada yang kontrak bulanan, dan ada
yang kontrak harian,” kata dia.

Di saat pandemic Covid-19, kata dia, banyak perusahaan terutama perusahaan-perusahaan
garmen dan tekstil memawajibkan pekerja dan buruh tetap masuk kerja.

Kalau tidak masuk kerja, maka gaji tidak dibayar bahkan dipecat. “Di sinilah dilemanya para dan
buruh. Pekerja dan buruh umumnya memilih tetap bekerja walau dalam keadaan sakit-sakitan,"
kata dia.

Karena diwajibkan tetap bekerja, kata dia, banyak pekerja dan buruh sepertinya positif Covid-
19 namun diabaikan. “Ada yang dites swab di tempat kerja dan dinyatakan positif Covid-19,
disuruh pulang ke rumah isolasi mandiri. Pihak perusahaan tidak menyediakan tempat isolasi,
tidak memberikan obat-obatan. Sementara gaji ya harian. Ini kejam,” kata dia.

Untuk itu, Dion mendesak pemerintah agar beri sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan
yang tetap memperkerjakan karyawannya di saat ini pandemic. “Kalau pekerja dan buruh tidak
bekerja, gajinya harus tetap diberikan. Pemerintah harus menjamin,” kata dia.

Menurut Dion, memang tidak semua perusahaan yang kejam di saat masa pandemic Covid-19.
“Ada banyak juga perusahaan yang memperhatikan hak-hak pekerja, seperti menjamin obat-
obatan untuk pekerja agar imun terhadap Covid-19, selain tetap memberi gaji yang lumayan,”
kata dia.

275