Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 272

TANPA BANTUAN, BURUH DESAK PEMERINTAH SETOP PPKM DARURAT

              Jakarta  -  Serikat  buruh  yang  tergabung  dalam  Asosiasi  Serikat  Pekerja  (Aspek)  Indonesia
              meminta  pemerintah  tidak  memperpanjang  PPKM  Darurat  hingga  akhir  Juli  2021.  Kecuali,
              pemerintah  sanggup  memberi  bantuan  pangan  kepada  rakyat  menengah  bawah  yang
              terdampak.

              "Jangan memperpanjang PPKM darurat, kecuali jika pemerintah siap untuk memberikan bantuan
              pangan yang mencukupi kepada rakyat menengah bawah yang terdampak," imbuh Presiden
              Aspek Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan resmi, Senin (19/7).

              Ia mengungkapkan PPKM Darurat yang telah berlangsung sejak 3 Juli lalu, telah memicu tsunami
              Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena banyak perusahaan mengalami kesulitan bisnis. Buruh
              yang tak kena PHK pun terpaksa dirumahkan tanpa upah sesuai.

              Menurutnya,  kondisi  ini  juga  terjadi  pada  masyarakat  golongan  ekonomi  menengah.  Pada
              akhirnya,  masyarakat  terancam  jatuh  miskin  dan  kelaparan  karena  tidak  lagi  memiliki
              penghasilan.

              "Jika kelas menengah saja sudah mulai kesulitan, bagaimana masyarakat yang di kelas bawah?
              Pemerintah  harus  benar-benar  mempersiapkan  dan  menyalurkan  bantuan  pangan  jika  ingin
              memperpanjang PPKM darurat," tegasnya.

              Secara umum, ia menyatakan PPKM Darurat tidak efektif karena petugas dinilai hanya tegas
              kepada rakyat dan pedagang kecil. Sementara, tenaga kerja asing, (TKA) khususnya asal China
              mudah masuk ke Indonesia.

              "Di satu sisi, rakyat sendiri dipersulit aktivitas dan mobilitasnya, bahkan diberikan sanksi denda
              atau penjara. Namun, TKA asal China selalu mendapatkan perlakuan khusus untuk mudah masuk
              Indonesia. Bahkan, kedatangannya selalu dibela oleh pejabat pemerintah," katanya.

              Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah serius dalam melindungi hak kesehatan dan hak hidup
              layak seluruh rakyat Indonesia melalui lima hal.

              Pertama, pemberian bantuan pangan untuk seluruh rakyat terdampak pandemi.

              Kedua,  bantuan  subsidi  upah  bagi  seluruh  pekerja  terdampak,  baik  korban  PHK,  pekerja
              dirumahkan, dan pekerja yang tidak dibayar upahnya.

              Lihat Juga : Bansos Tunai DKI Cair Hari Ini Ketiga, pemberian bantuan sosial (bansos) dan modal
              untuk pedagang usaha kecil dan menengah terdampak.

              Keempat, bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak yang orang tuanya terdampak.

              Terakhir, bantuan subsidi biaya pemeriksaan kesehatan kepada pekerja khususnya untuk swab
              antigen dan PCR karena banyak perusahaan yang meminta pekerjanya untuk melakukan tes
              tersebut secara mandiri.

              "Pandemi covid-19 dan segala dampaknya sangat berat. Namun, pemerintah tetap berkewajiban
              untuk dapat melindungi seluruh rakyatnya agar tak jatuh pada jurang kemiskinan dan mengalami
              kelaparan," tandasnya.








                                                           271
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277