Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

demikian longgar, nyaris tidak ada sanksi berarti bagi sejumlah pelanggaran PPKM yang
berlangsung," ungkap Dian.
Di sisi lain, sambung dia, inkonsistensi kebijakan PPKM juga terjadi, misalnya, pembatasan
mobilitas transportasi diterapkan, tetapi aktivitas kegiatan di beberapa tempat, seperti aktivitas
produksi pabrik, persidangan di pengadilan negeri, dan lainnya terus berlangsung, menyebabkan
masyarakat seringkali menjadi bingung.

"Akibatnya sudah jelas, intensi penyebaran virus Covid-19 masih relatif tinggi.Pada sektor
manufaktur TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit), PPKM nyaris tidak berlaku bagi ratusan
ribu atau bahkan jutaan pekerjanya. Di banyak sentra industri sektor ini misal di Cakung,
Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo, puluhan pabrik masih beroperasi 100%," terang Dian.

Bahkan, para pekerja wajib bekerja, jika tidak mereka akan kehilangan pekerjaan. Jutaan pekerja
bekerja penuh waktu, bahkan melakukan lembur, dalam ruang tertutup dan padat, tanpa alat
pelindung diri seperti APD, masker, hand sanitizer, fasilitas mencuci tangan, dan fasilitas
kesehatan memadai seperti klinik, tes awal, atau vitamin penunjang.

Implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja No. 11/2020 pun, menurutnya, memperburuk situasi
pekerja. Sejak awal tahun 2021, dengan merujuk pada UU Cipta Kerja, sejumlah perusahaan
TGSL telah mengubah sistem kerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak atau pekerja
borongan.

"Pekerja menjadi kehilangan sejumlah fasilitas, termasuk upah tetap (karena upah
diperhitungkan berdasarkan hari kerja) dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan. Pekerja kontrak dan pekerja borongan akan memaksa diri untuk terus bekerja, walau
mengalami gejala sakit, karena takut kehilangan upah," jelas Dian.

Akibat dari situasi di atas amat jelas, klaster pabrik termasuk klaster penyebaran Covid-19 yang
paling agresif. Data serikat pekerja/serikat buruh sektor TGSL menunjukkan hal itu, dalam dua
minggu terakhir saja, ribuan anggotaNYA di wilayah Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi,
dan Solo terpapar melalui tempat kerja/pabrik.

"Sebagian besar anggota kami tinggal di wilayah perumahan padat sehingga menyebabkan
penghuni perumahan juga terpapar. Klaster pabrik menyebabkan klaster hunian. Ledakan kasus
menyebabkan ketidakmampuan fasilitas kesehatan yang ada mengatasi masalah. Akibatnya
banyak penderita meninggal dunia hanya karena keterlambatan penanganan akibat antrian yang
tak tertangani," pungkas Dian.

267