Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 274
KHAWATIR PHK MASSAL, ELEMEN BURUH SUMUT BERHARAP PPKM DARURAT TAK
DIPERPANJANG
Medan Elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi
Sumatera Utara ( FSPMI Sumut ) berharap kepada pemerintah untuk tidak memperpanjang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Darurat.
Di Sumut, PPKM Darurat diterapkan di Kota Medan. PPKM Darurat di Ibu Kota Provinsi Sumut ini
berlangsung hingga 20 Juli 2021. Kabarnya, Wali Kota Medan, Boby Nasution, berencana
memperpanjang PPKM Darurat hingga 2 Agustus 2021.
Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, rencana Wali Kota Medan untuk
memperpanjang PPKM Darurat akan berdampak sangat buruk bagi kehidupan sosial masyarakat
umum, khususnya kaum buruh yang sudah mengalami imbas, seperti Pemutusan Hubungan
Kerja ( PHK ) dan dirumahakan selama pandemi Covid-19.
"Kalau ada pembatasan begini, pengusaha akan menutup usahanya, yang jadi korban adalah
buruh. Mereka pasti dirumahkan, bahkan di- PHK," kata Willy, Senin (19/7/2021).
Diungkapkan Willy, pihaknya sangat mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran
Covid-19. Namun, meminta pemerintah untuk memikirkan dampak bagi masyarakat akibat
adanya penyekatan di pusat Kota Medan, yang menjadi pusat arus bisnis dan transportasi
masyarakat Sumut dalam mengais rezeki.
"Kita dukung segala program pencegahan penyebaran Covid-19. Tapi berikan juga solusi bagi
masyarakat yang terdampak akibat penyekatan ini. Contoh, perusahaan yang tutup, buruhnya
harus ditangungjawabi upahnya selama tidak bekerja," ucapnya.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Disampaikan Willy, hingga saat ini PHK akibat Covid-19 yang dilakukan perusahaan dari data
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sudah di angka 20.000-an. Belum lagi buruh yang dirumahkan
tanpa dibayar upahnya.
"Nah, di masa PPKM ini sudah banyak perushaan di Medan melakukan perumahaan buruh. Jika
diperpanjang, PHK akan terjadi. Karena apa? Karena hasil produksi perusahaan akan terhenti
dan tidak bisa didistribusikan ke konsumen akibat penyekatan PPKM," sebutnya.
Willy meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Gubernur Sumut untuk berpikir ulang
memperpanjang PPKM Darurat di Medan, yang dikhawatirkan dapat mematikan ekonomi
masyarakat.
"Cukup petugas memperketat dan terus mengimbau agar masyarakat patuh protokol kesahatan.
Beri sanksi kepada pelanggar. Itu harapan kami," tandasnya.
273
