Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2020

Judul Menaker Rilis Aturan Larangan Pungutan dalam Bantuan Pemerintah
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/367741/menaker-rilis-aturan-
larangan-pungutan-dalam-bantuan-pemerintah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-12-10 09:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kami mengimbau seluruh pejabat yang berwenang, baik pusat
dan/atau daerah, untuk memastikan tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun dalam proses
pengajuan dan pelaksanaan dana bantuan pemerintah

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Bantuan harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka,
transparansi, dan akuntabel

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau dugaan
pelanggaran, kami akan membatalkan bantuan dimaksud dan memproses aecara hukum sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan

Ringkasan

MENTERI Ketanagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melarang jajarannya melakukan pungutan
dalam pelaksanaan dana bantuan pemerintah. Upaya itu dilakukan untuk mencegah adanya
tindakan korupsi di lingkungan kementerian tersebut.

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) tentang Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah
pada Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Penanganan
Dampak Covid-19 yang diteken pada Jumat (4/12).

MENAKER RILIS ATURAN LARANGAN PUNGUTAN DALAM BANTUAN PEMERINTAH

MENTERI Ketanagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melarang jajarannya melakukan pungutan
dalam pelaksanaan dana bantuan pemerintah. Upaya itu dilakukan untuk mencegah adanya
tindakan korupsi di lingkungan kementerian tersebut.

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) tentang Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah
pada Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Penanganan
Dampak Covid-19 yang diteken pada Jumat (4/12).
146