Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2020
P. 148
"Kami mengimbau seluruh pejabat yang berwenang, baik pusat dan/atau daerah, untuk
memastikan tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun dalam proses pengajuan dan
pelaksanaan dana bantuan pemerintah," ujar Ida dalam SE tersebut, Kamis (10/12).
Poin lainnya dalam SE itu ialah bentuk penyaluran dana pemerintah berupa program penempatan
dan perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur, padat karya
produktif, dan peningkatan wirausaha.
"Bantuan harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka, transparansi, dan akuntabel," kata Ida.
Selain itu, Menaker menegaskan, bila terdapat pelanggaran atau ditemukan ada pungutan dalam
bantuan yang dilakukan pejabat, program bantuan itu dihentikan.
"Dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau dugaan pelanggaran, kami akan membatalkan
bantuan dimaksud dan memproses aecara hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan," tegas Ida. (OL-1).
147
