Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2020

Judul Sosialisasi UU Cipta Kerja ke Daerah: Bahas UMKM hingga Produk Halal
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/sosialisasi-uu-cipta-kerja-ke-
daerah-bahas-umkm-hingga-produk-halal-1ukoNjBYFaw
Jurnalis kumparanBISNIS
Tanggal 2020-12-10 18:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Acara Serap Aspirasi
selain menjelaskan pokok-pokok yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja, juga mendapatkan
masukan dari seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan terutama pelaku usaha, asosiasi
usaha, praktisi, akademisi, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat lainnya dalam
rangka penyusunan semua peraturan pelaksanaan undang-undang Cipta Kerja

positive - Imam Haryono (Kepala PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta) Kalau itu masih
diperlukan impor bahan baku maupun bahan penolong yang berasal dari luar negeri, tentu itu
diberikan kemudahan-kemudahan pemberian fasilitas fiskal, kemudian mendapatkan pemberian
fasilitas kepabeanan dan lain sebagainya

positive - Muhammad Lutfi Hamid (Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Kementerian Agama) (Mekanisme sertifikasi halal) semuanya itu tidak kurang dari 97 hari kerja
dan produk luar negeri 117 hari kerja, dan belum ada kepastiannya. Melalui UU CK, dipangkas
menjadi 21 hari kerja

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) UU Cipta
Kerja memberikan perlindungan bagi UMKM dan Koperasi untuk masuk ke sektor formal dengan
kemudahan pendirian, perizinan, dan pembinaan

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Perumahan kan sudah ada, tinggal nanti
rumah sakit-rumah sakit yang nanti kita akan dikhususkan untuk para pekerja

Ringkasan

Sejak disahkannya RUU Ciptaker atau Omnibus Ciptaker menjadi pada 2 November 2020 oleh
Presiden Joko Widodo, pemerintah segera melakukan berbagai upaya dalam persiapan peraturan
pelaksanaan undang-undang ini. Bukan tanpa alasan, pemerintah hanya memiliki waktu tiga
bulan saja setelah disahkan untuk menyusun berbagai peraturan pelaksanaan yang terdiri dari
40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

51