Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2020

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, pembangunan rumah sakit bagi para
buruh atau pekerja ini jadi perhatian pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan
produktivitas pekerja. Sebab kata Anwar, saat ini produktivitas pekerja di Indonesia masih
rendah dibandingkan negara lain yakni sebesar 74,4 persen, atau di bawah rata-rata negara
ASEAN yang sebesar 78,2 persen.

SOSIALISASI UU CIPTA KERJA KE DAERAH: BAHAS UMKM HINGGA PRODUK HALAL

Sejak disahkannya RUU Ciptaker atau Omnibus Ciptaker menjadi pada 2 November 2020 oleh
Presiden Joko Widodo, pemerintah segera melakukan berbagai upaya dalam persiapan peraturan
pelaksanaan undang-undang ini. Bukan tanpa alasan, pemerintah hanya memiliki waktu tiga
bulan saja setelah disahkan untuk menyusun berbagai peraturan pelaksanaan yang terdiri dari
40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Dalam proses penyusunan ini, pemerintah menyediakan ruang aspirasi sebesar-besarnya kepada
masyarakat dengan membuka portal resmi berisi informasi dan UU sapu jagat atau omnibus law
ini di, yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah juga aktif turun langsung ke berbagai daerah untuk sosialisasi pokok-pokok substansi
UU Cipta Kerja, sekaligus demi mendapatkan tanggapan dari seluruh pemangku kepentingan
terkait. Seperti pada Senin (7/12), pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian telah menggelar acara Serap Aspirasi di Bandung, Jawa Barat.

Rangkaian acara Serap Aspirasi Implementasi Undang-undang Cipta Kerja kali ini khusus
membahas sektor dari delapan kementerian dan lembaga, yaitu sektor perindustrian,
perdagangan, jaminan produk halal, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,, ketenagakerjaan,
kominfo, dan kesehatan.

"Acara Serap Aspirasi selain menjelaskan pokok-pokok yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja,
juga mendapatkan masukan dari seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan terutama
pelaku usaha, asosiasi usaha, praktisi, akademisi, pemerintah daerah, dan seluruh komponen
masyarakat lainnya dalam rangka penyusunan semua peraturan pelaksanaan undang-undang
Cipta Kerja," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,.
Dalam sektor perindustrian, UU Cipta Kerja akan mengatur ketersediaan serta regulasi yang akan
mempermudah pelaku industri mendapatkan bahan baku, salah satunya adalah langkah untuk
pembatasan ekspor bahan baku. Nantinya, pemerintah akan memetakan wilayah-wilayah yang
bisa mendukung ketersediaan bahan baku.

Sementara itu, bila ada bahan baku yang harus impor, maka akan diberikan berbagai
kemudahan. Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi, Imam Haryono,
mengatakan, "Kalau itu masih diperlukan impor bahan baku maupun bahan penolong yang
berasal dari luar negeri, tentu itu diberikan kemudahan-kemudahan pemberian fasilitas fiskal,
kemudian mendapatkan pemberian fasilitas kepabeanan dan lain sebagainya," ungkap Imam.

Proses sertifikasi produk halal pun akan dipangkas menjadi hanya 21 hari. Sebagai negara
dengan penduduk mayoritas beragama Islam, mekanisme sertifikasi halal produk Indonesia
dinilai masih kalah dengan negara lain, bahkan dari negara tetangga seperti Singapura.

"(Mekanisme sertifikasi halal) semuanya itu tidak kurang dari 97 hari kerja dan produk luar negeri
117 hari kerja, dan belum ada kepastiannya. Melalui UU CK, dipangkas menjadi 21 hari kerja,"
terang Badan Penyelenggara ( BPJPH ) Kemenag, Muhammad Lutfi Hamid, dalam acara yang
sama.

52