Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2020

Untuk produk dengan kasus khusus yang memerlukan pengujian lebih lama juga bisa
mengajukan perpanjangan hari saat proses sertifikasi. Dengan begitu, menurut Lutfi, selain
mempermudah masyarakat memilih produk halal, juga bisa meningkatkan daya beli produk-
produk dalam negeri.

Terkait UMKM, sebenarnya luasnya cakupan UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk
mengharmonisasikan sistem perizinan di berbagai sektor yang belum terintegrasi dengan baik.
Regulasi dan birokrasi yang tidak perlu bisa dipangkas sehingga akan menyingkirkan hambatan
berusaha sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Bukan hanya mempermudah perizinan, pelaku UMKM akan dimudahkan saat melakukan
prosedur sertifikat halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah juga memprioritaskan
penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Apalagi
di kondisi pandemi COVID-19, UMKM jadi salah satu sektor yang paling terpukul.

"UU Cipta Kerja memberikan perlindungan bagi UMKM dan Koperasi untuk masuk ke sektor
formal dengan kemudahan pendirian, perizinan, dan pembinaan," tambah Airlangga Hartarto.

Bukan hanya memangkas berbagai regulasi, kesejahteraan para tenaga kerja pun jadi aspek
penting di dalam UU Cipta Kerja. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam rencananya membangun rumah sakit khusus bagi para
pekerja.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, pembangunan rumah sakit bagi para
buruh atau pekerja ini jadi perhatian pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan
produktivitas pekerja. Sebab kata Anwar, saat ini produktivitas pekerja di Indonesia masih
rendah dibandingkan negara lain yakni sebesar 74,4 persen, atau di bawah rata-rata negara
ASEAN yang sebesar 78,2 persen.

"Perumahan kan sudah ada, tinggal nanti rumah sakit-rumah sakit yang nanti kita akan
dikhususkan untuk para pekerja," ucap Anwar dalam melalui.

Kegiatan Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja telah berlangsung sejak 19 November 2020
lalu di 15 kota seluruh Indonesia. Selain Bandung, acara juga diselenggarakan di Jakarta,
Palembang, Bali, Manado, Banjarmasin, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak,
Semarang, hingga Lombok.

Pembahasan mengenai sektor industri, perdagangan, haji dan umrah, serta jaminan produk halal
dipandu langsung Staf Ahli Regulasi Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi, Elen Setiadi.
Sementara itu, pembahasan UMKM, ketenagakerjaan, kominfo, dan kesehatan, dipandu oleh
Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kemenko
Perekonomian, Mira Tayyiba, sebagai moderator.

Bagi Anda yang ingin menonton tayangan lengkap kegiatan Serap Aspirasi Implementasi
Undang-Undang Cipta Kerja, Anda dapat mengaksesnya melalui video di bawah ini.

53