Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 113
Bagi perusahaan yang masih terdampak parah akibat pandemi, lanjutnya, pemerintah
diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam hal pembayaran THR. Dengan demikian, THR
tidak menjadi beban yang merugikan perusahaan dan justru berpotensi membuat pekerja
kehilangan pekerjaan.
Menurutnya, pemerintah dapat mengalokasikan sebagian dari dana pemulihan ekonomi nasional
(PEN) yang memiliki jumlah total Rp 699,43 triliun. Hal tersebut dinilai mungkin dilakukan
mengingat penyerapan yang juga tidak pernah maksimal.
Timboel mengatakan pengalokasian sekitar Rp1,6 triliun atau sekitar 0,2 persen dari total
Rp699,43 triliun sudah mencukupi untuk menalangi pembayaran THR keagamaan oleh
perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kemampuan membayar penuh.
Dana talangan tersebut, sambungnya, dapat disalurkan melalui pinjaman tanpa bunga. Langkah
tersebut dinilai penting lantaran seiring dengan tujuan pemerintah meningkatkan konsumsi
melalui, salah satunya, THR keagamaan. Terutama untuk pekerja kelas menengah ke bawah.
Berdasarkan data kotor Kemenaker sampai dengan Jumat (14/5/2021), terdapat 2.269 laporan
terkait dengan pembayaran THR keagamaan. Jumlah tersebut akan bertambah setelah hasil
validasi 13-14 Mei 2021 keluar.
Sementara data kotor untuk pengaduan, terdapat 352 pengaduan yang sudah dan sedang dalam
proses pemeriksaan oleh pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Proses pemeriksaan tersebut
meliputi verifikasi, validasi, dan pemberian rekomendasi sanksi.
Namun, sampai dengan saat ini laporan pengaduan pembayaran THR masih dalam proses
verifikasi dan validasi dengan masa maksimal 30 hari dari Hari-H Idulfitri 2021.
112
