Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

Nantinya pelaku usaha yang kedapatan melanggar pembayaran THR dapat dikenakan sanksi.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. "Sanksi
mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha," terang Anwar.

Sebelumnya dari data yang terhimpun Posko THR Keagamaan 2021, sejak 20 April hingga 12
Mei, tercatat 2.897 laporan. Hal itu terdiri dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR.
"Dari data tersebut setelah diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah
977, " ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Ida menjelaskan ada lima isu besar dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat. Yakni, THR
bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi
pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR Bagi Pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa
pandemi, dan THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan.

Terdapat pula 5 isu terkait laporan pembayaran THR. Pertama, THR dibayar dicicil oleh
perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 20% hingga 50%. Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena
ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji. Serta kelima, THR tidak
dibayar karena COVID-19.

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, direncanakan pekan pertama setelah Hari Raya Idul Fitri,
pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Posko THR untuk melakukan evaluasi tindak
lanjut.

23