Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

masuk ke Indonesia. "Lagi-lagi TKA digelar karpet merah oleh pemerintah. Ini sangat menciderai
rasa keadilan buruh Indonesia," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, dikutip dari voi.id, Minggu
(16/5/2021).

PEMERINTAH GELAR KARPET MERAH UNTUK PEKERJA CHINA, ADA YANG MASUK
DIAM-DIAM SAAT LEBARAN, BOS KSPI TERIAK LANTANG BEGINI.

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sangat
menyesalkan fenomena pekerja China yang ramai-ramai masuk Indonesia. Terkesan kuat,
pemerintah memberikan karpet merah kepada mereka.

Termasuk kebijakan pemerintah mengizinkan 110 tenaka kerja asing (TKA) China masuk ke
Indonesia menggunakan pesawat carter saat Lebaran, Kamis (13/5/2021), cukup menyakitkan.
Pasalnya, saat buruh merayakan Idulfitri tanpa mudik dan belum menerima THR, pemerintah
masih tetap mengizinkan WNA masuk ke Indonesia. "Lagi-lagi TKA digelar karpet merah oleh
pemerintah. Ini sangat menciderai rasa keadilan buruh Indonesia," ujar Presiden KSPI Said Iqbal,
dikutip dari voi.id, Minggu (16/5/2021).

Apalagi terjadi di saat jutaan pemudik yang menggunakan motor dihadang di perbatasan-
perbatasan kota. "Padahal buruh yang mudik tidak mencarter pesawat, tetapi membeli sendiri
bensin motor dan makannya, di saat sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh
oleh pengusaha," sambungnya.

Menurut Said, rasa untuk melindungi masyarakat dan buruh Indonesia dengan alasan protokol
kesehatan ketat COVID-19 lenyap ditiup angin lalu. Pemerintah, kata Said, tak berdaya
menghadapi TKA China yang datang berduyun-duyun saat lebaran. "Hilang kegarangan para
pejabat, yang sepertinya hanya berlaku untuk para penyekat di perbatasan kota," ketus Iqbal.

Said menegaskan, KSPI dan buruh Indonesia menolak masuknya TKA China yang diduga menjadi
unskill workers atau buruh kasar. Sebab, pekerja asal Tiongkok itu kebal terhadap hukum
Indonesia akibat telah berlakunya Omnibus Law UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
"Khususnya terkait TKA China yang mengatur bahwa buruh kasar masuk ke Indonesia tidak perlu
lagi izin tertulis dari Menteri," katanya.
Said menilai, kedatangan TKA dari China dan India tersebut sekaligus menegaskan fakta, bahwa
pemerintah lewat Omnibus Law ingin memudahkan masuknya pekerja asing. Padahal, itu
mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal. Sebab, rakyat Indonesia justru banyak
membutuhkan pekerjaan, karena ter-PHK akibat pandemi COVID-19.

"Itulah sesungguhnya tujuan omnibus law. Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus
mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, sehingga TKA tidak mungkin bisa masuk ke
Indonesia kalau belum mendapat surat izin tertulis," beber Said Iqbal.
Said mengaku heran, yang selalu membantah dan membela keberadaan para TKA China tersebut
justru adalah para pejabat Republik Indonesia, bukan perusahaan pengguna TKA tersebut. Selain
itu juga tidak pernah dijelaskan, di perusahaan mana saja (nama PT-nya) para TKA itu bekerja.

Karenanya, KSPI dan buruh Indonesia menuntut pemerintah untuk berhenti mendatangkan TKA
China dan negara lainnya ke Indonesia, terutama di masa pandemi dengan alasan apapun. KSPI
mendesak pemerintah bersikap adil, menegakkan aturan, dan menunjukkan keberpihakannya
terhadap kepentingan nasional para buruh lokal, bukan TKA. "Sudahlah mudik dilarang, TKA
dibiarkan masuk melenggang kangkung ke Indonesia di tengah pandemi dan lip services atau
hanya pemanis bibir tentang pembayaran THR," tandasnya.

25