Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

(16/5).

Nantinya, Kemnaker bisa memberikan sanksi kepada perusahaan yang kedapatan melanggar
pembayaran THR. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan. "Sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha,"
katanya.

Sebelumnya dari data yang terhimpun Posko THR Keagamaan 2021, sejak 20 April

hingga 12 Mei, Kementerian Tenaga menerima 2.897 laporan. Hal itu terdiri dari 692 konsultasi
THR dan 2.205 pengaduan THR. "Dari data tersebut setelah diverifikasi dan validasi dengan
melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka
diperoleh data aduan sejumlah 977," tyar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Ida menjelaskan ada lima isu besar dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat.
Yakni, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak
kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya
disesuaikan pada masa pandemi, dan THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan.

Selain itu, terdapat lima isu terkait laporan pembayaran THR. Pertama, THR dicicil oleh
perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 20% hingga 50%. Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena
ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji. Serta Kelima, THR tidak
dibayar karena Covid-19.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut banyak pelaku usaha
yang belum membayarkan THR, terutama sektor padat karya. "Sektor industri yang masih
banyak belum membayar antara lain tekstil, garmen, makanan dan minuman, dan padat karya
lainnya," ujar Said.
Abdul Basith Bardan

27