Page 564 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 564
"Berdasarkan posko pengaduan THR yang dibentuk oleh KSPI, tercatat bahwa ada ratusan
perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan surat edaran Menaker tentang THR," jelas
Said Iqbal dikutip dari siaran persnya, Selasa (11/5/2021).
Dia mengungkapkan ratusan perusahan yang tak mematuhi ketentuan Menaker itu tersebar di
berbagai daerah. Mulai dari, Jakarta, Tangerang, Karawang, Cirebon, Batam, Banjarmasin,
Medan, Deli Serdang, Boyolali, Brebes, Pekalongan, Makasar, hingga Sumbawa.
Said mengatakan perusahaan tersebut bergerak di sektor industri outsourcing PLN, tekstil,
garmen, sepatu, makanan dan minuman, serta industri padat karya lainnya.
Menurut dia, perusahaan-perusahaan ini sebenarnya masih beroperasi dan mampu membayar
THR kepada pegawainya.
Sayangkan Pemerintah Tidak Tegas Said menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melakukan
tindakan tegas terhadap perusahan tak mematuhi aturan pembayaran THR. KSPI mendesak
pemerintah bersikap adil dan memperhatikan kebutuhan para buruh lokal.
"Sejauh ini tidak ada tindakan terhadap perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan
ketentuan tersebut," ujarnya.
"KSPI mendesak pemerintah bersikap adil, menegakkan aturan, dan menunjukkan
keberpihakannya terhadap kepentingan nasional para buruh lokal, bukan TKA," sambung Said.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran yang mewajibkan pembayaran
THR secara penuh dengan paling lambat disalurkan H-7 sebelum Lebaran.
Bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 harus melakukan dialog dengan pekerja
berdasarkan laporan keuangan yang transparan untuk mencapai kesepakatan. Dispensasi
pembayaran bagi perusahaan terdampak pandemi sendiri adalah sehari sebelum Idul Fitri.
(ds/sumber Liputan6.com).
563
